Zay Muttaqin

December 9, 2010

Surat Dari Leiden: Sebuah Testimonial Tentang Konsep Kepemimpinan Entrepreneurship dan Peningkatan Mutu Manusia di Banten

Filed under: Banten is All About — E.Zaenal.Muttaqin @ 12:13 pm

Oleh : E.Zaenal.Muttaqin

Pendidikan Dalam Islam

Permulaan Islam sebagai sebuah agama dan ajaran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama (Surat al-‘Alaq) berupa anjuran dan perintah untuk membaca yaitu “Iqra” , yang secara harfiah bermakna “membaca” dan menelaah, namun secara terminology apabila dikaji secara komprehensif dan mendalam maka kalimat pertama wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad tersebut adalah sebuah perintah bukan hanya semata untuk membaca tetapi belajar dan menelaah, dalam konteks yang lebih lanjut surat pertama ini menerangkan betapa manusia dan ilmu pengetahuan memiliki relasi yang begitu erat, karenanya surat ini menjadi wahyu pertama.

Tidak hanya sekali al-qur’an menyinggung mengenai pentingnya sebuah pendidikan tetapi di banyak surat dan ayat juga terdapat anjuran dan keterangan yang menyinggung tentang pentingnya manusia berilmu pengetahuan, disamping itu juga pendidikan dan berilmu pengetahuan dalam konsep islam mengandung gagasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yaitu agar mengetahui seluruh ciptaannya dan segala sesuatu yang ada di dunia. Konsep tersebut tertuang dalam surat al-Muja>dalah ayat 11 “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujadalah: 11).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa antara kecerdasan intelektual/ ilmu pengetahuan dan spiritual/keimanan menjadi kesatuan yang tuh dalam rangka mencapai tujuan mulia, pencapaian derajat yang tinggi di hadapan Allah. Artinya adalah ilmu saja tidak cukup untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berperadaban dan mempunyai derajat tertinggi di hadapan Allah. Maka dalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan paling tidak dua variable yaitu ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang. Jika kedua variable tersebut telah ada dalam diri seseorang, maka sangat dimungkinkan derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Swt.

Lebih lanjut menurut beberapa ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina pendidikan merupakan keseluruhan proses pertumbuhan manusia untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan dan sosialnya, karena darinya perkembangan dan kemajuan akan di dapat, sehingga konsepsi Ibnu Sina  mengenai pendidikan adalah sebuah cakupan yang lebih makro mengenai manusia dan lingkungannya.[1] Adapun menurut Ibnu Khaldun, pendikan dan ilmu pengetahuan adalah sebuah kekuatan untuk membedakan manusia dan makhluk lain,[2] sebagaimana al-Ghazali berbicara tujuan manusia dalam hidup adalah mencapai kebahagian terhadap Allah SWT, dan ilmu pengetahuan berperan sebagai “means” (cara) agar manusi mengerti perintahNya.[3]

Dengan demikian semakin jelas bahwa pendidikan dalam kerangka berfikir Islam memiliki posisi yang begitu penting dalam kehidupan manusia baik sosial maupun spiritual. Berbicara esensi pendidikan dalam Islam, maka Banten sebagai salah satu wilayah yang dikenal erat memegang tradisi keislaman namun egaliter memiliki pandangan yang baik terhadap prose’s pendidikan dengan indikasi banyaknya para ulama dan ilmuwan baik pada masa dahulu maupun saat ini. Namun seiring dengan bergulirnya Banten menjadi salah satu provinsi yang lahir setelah era reformasi, prose’s peningkatan mutu dan kualitas setra kapasitas masyarakat belum terlaksana secara optimal. Pada sisi lain bergulirnya kepemimpinan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mengusung kepemimpinan bergaya entrepreneur memberikan sebuah ekspektasi baru terhadap pembangunan terutama dalam bidang pendidikan yang masih kurang. Oleh Karena itu tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena tersebut dalam perspektif penulis dengan kerangka ilmiah yang objektif .

Banten dan Potensi yang Melekat

Sebagai sebuah daerah yang memiliki peradaban, Banten sudah menjadi wilayah yang terkenal dan memiliki banyak potensi yang begitu melimpah sejak masa kesultanan di abad 16, hal ini terbukti dari banyaknya rekaman sejarah yang dituangkan dalam berbagai tulisan baik internasional maupun nasional seperti Claude Gulliot,[4] Atsushi Ota,[5] Husein Djadjadiningrat,[6] Nina Herlina[7] dan lain sebaganya. Namun sebagai sebuah daerah dari segi administratif dan pemerintahan Banten adalah sebuah provinsi baru yang berdiri pada tahun 2000 berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, meskipun demikian Banten sudah menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi dan sumber daya yang siap dikelola dan diolah untuk keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan provinsi Banten sejak berdirinya di tahun 2000 telah banyak memberikan oeningkatan yang cukup menggembirakan, meskipun perlu peningkatan. Seperti halnya dalam bidang ekonomi GRDP (Gross Regional Domestic Product) Banten mengalami peningkatan hingga mencapai angka 224,7 % di tahun 2008,[8] sedangkan dalam bidang pangan, pertanian dan lain sebagainya hampir mengalami peningkatan

Dengan jumlah penduduk sebanyak 9,602,445 jiwa[9] yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang religius,  hal ini dapat dilihat dari berbagai element seperti karakteristik masyarakat, pola hidup, pendidikan berbasis pesantren, hingga premis-premis pembentukan provinsi Banten yang seluruhnya berdasarkan ajaran Islam dan tidak terlepas dari peran para alim ulama.  Peran Ulama sebagai raw model dan motor penggerak dalam konstelasi sejarah Banten memiliki kontribusi yang cukup penting dari masa kesultanan hingga saat ini, sosok ulama diinterpretasi tidak hanya sebagai seseorang yang alim dan mengerti tentang agama, tetapi lebih dari itu adalah sosok yang sempurna dan komprehensif dalam pola berfikir sehingga menjadi panutan. Dalam rekaman sejarah ulama di Banten memiliki kontribusi terutama dalam periode penjajahan Belanda di mana gerakan sosial dan pemberontakan dimotori oleh para ulama. kemudian dalam bidang pemerintahan pun ulama sempat dipercaya untuk menjalankan roda birokrasi pada masa awal berdirinya Republik Indonesia dimana saat itu masyarakat kehilangan kepercayaan kepada para birokrat yang feodal.[10]

Dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan berbasis pesantren, ulama Banten memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya agama Islam. Proses dan model pendidikan seperti itu kemudian banyak melahirkan berbagai ilmuwan yang mahir tidak saja dalam bidang agama namun juga lainnya dari sejak masa Imam Nawawi al-Bantani hingga saat ini. Potensi warisan keilmuwan dan kejayaan masa lalu merupakan aset yang cukup baik untuk memotivasi dan memberikan semangat yang besar untuk melanjutkan cita-cita mereka. Bukti nyata dari begitu hebatnya produktivitas ulama dan ilmuwan Banten dari semenjak dulu ialah dengan banyaknya karya karya mereka yang menjadi kajian dalam bidang keilmuwan baik nasional maupun internasional, dan bahkan karya mereka tersimpan dengan rapi di banyak perpustakaan Universitas terkemuka di dunia seperti KITLV Leiden misalnya.

Namun dalam lingkup yang menyeluruh perkembangan mutu sumber daya manusia yang progresiv dan berkelanjutan di Banten saat ini kurang begitu memuaskan, meskipun terdapat banyak ilmuwan, guru besar, dan alim ulama, tetapi pendidikan sebagai proses penciptaan SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni masih perlu ditingkatkan, hal ini juga yang menjadi salah satu permasalahan pada hasil lokakarya di Hotel Hilton pada tanggal 19-20 Agustus 2000 mengenai pembentukan provinsi Banten.[11]

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya provinsi Banten, sektor pendidikan secara merata dan menyeluruh pada setiap tingkatan masyarakat belum tercapai dan masih terdapat siswa yang putus sekolah karena terkait biaya. Disamping itu perhatian dan prioritas terhadap pentingnya proses pendiikan sebagai aset dan potensi masih belum terlihat di Banten khususnya dari pemerintah, meskipun demikian beban peningkatan pendidikan bukan semata milik pemerintah melainkan semua elemen masyarakat. Adapun penyebab buruknya proses pendidikan di Banten[12] juga bukan semata-mata rendahnya kemampuan ekonomi mayoritas masyrakat melainkan terdapat faktor lain seperti halnya kemauan, faktor keluarga, lingkungan dan termasuk pemerintah yang kurang memberikan pembinaan betapa pentingnya pendidikan bagi setiap orang.

Dengan bergulirnya era otonomi daerah (Undang-undang No.32 Tahun 2004) dan jaminan konstitusi terhadap pendidikan secara menyeluruh, maka seyogyanya pemerintah dalam hal ini ialah pemerintah Provinsi mulai memberikan prioritas yang besar dan utama terhadap prose’s pendidikan. Meskipun Banten dalam tahap prose’s pembangunan yang saat ini berorientasi kepada investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi tetrap harus berjalan beriringan agar tidak terjadi overlapping atau ketimpangan. Keinginan pemprov Banten yang saat ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk melaksanakan amanat UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.[13] Sehingga disamping tujuan administratif dan konstitutional, adalah pencapaian pemasukan dan pendapatan untuk pembangunan. Secara normatif dan teknis memang berjalannya sebuah pemerintahan dan elemen yang sangat penting di dalam menunjang keberhasilannya adalah sektor finansial, namun mengacu kepada konsep Good Governance (Pemerintahan yang baik) maka prioritas utama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang tersedia (effective efficient),[14] dengan demikian meskipun pembangunan saat ini diarahkan kepada pembangunan infrastruktur tetapi hal utama yang saat ini dibutuhkan oleh masyrakat sebagai investasi jangka panjang adalah pendidikan yang sebenarnya  dapat dipenuhi sebagai bagian dari mengembangkan potensi dan keunggulan yang melekat pada masyarakat Banten.

Kepemimpinan Entrepreneur

Konsep kepemimpinan berbasis entrepreneurship sebenarnya merupakan konsep baru dalam kepemimpinan yang disadur dari konsep Wirausaha, dan tujuan dari kepemimpinan entrepreneur adalah merubah paradigma kewenangan sebagai power menjadi tools untuk mencapai tujuan organisasi khususnya dalam pencapaian materi.[15]Meskipun klasifikasi organisasi kepemimpinan entrepreneur berbasis pada perusahaan yang mencapai laba, namun konsepsi dari karakteristik kepemimpinan tersebut dapat diterapkan kepada konsep kepemimpinan pada umumnya terutama dalam pemerintahan publik dengan beberapa konsekwensi yang melekat padanya.

Pada konteks pemerintahan konsep entrepreneurship harus dipilah berdasarkan esensi dari pemerintahan publik dan mengacu kepada konsep pemerintahan yang baik (Good Governancei) seperti:

1.     Partisipasi: yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, hal ini penting apalagi jika kebijakan tersebut menyangkut kepentingan banyak dan dalam jangka waktu yang panjang.

2.     Rule of Law: adalah sebuah keharusan bahwa pemerintahan yang baik selalu dikawal dengan penegakan hukum yang sempurna dan berwibawa sehingga setiap kesalahan dan pelanggaran dapat diminimalisir, hal ini juga menyangkut penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh masyrakat.

3. Transparansi: setiap keputusan dan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran harus selalu terbuka dan diketahui oleh seluruh masyaraat, hal ini dimungkinkan juga untuk memberikan suatu citra baik bagi pemerintah terhadap rakyat.

4. Responsif: bersikap tanggap, sigap, dan peka terhadap segala keluhan dan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat

5. Konsensus atau Mediasi: dalam menghadapi berbagai pendapat yang berbeda dan bertolak belakang dalam sebuah pengambilan keputusan pemerintah harus mampu menegahi dan memberikan sebuah solusi yang mampu diterima oleh semua pihak

6. Persamaan dan Keterbukaan: adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk memperlakukan sama dan sejajar kepada setiap individu, kelompok, golongan dalam masyarakat, bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Persamaan juga harus dilakukan pada setiap bidang ilmu pengetahuan baik umum maupun agama serta institusi yang berafiliasi kepada masing-masing bidang tersebut, karena saat ini terdapat sebuah kesenjangan antara ilmu agama dan umum, apalagi Banten memiliki ciri masyarakat yang islami.

7. Efektif dan Efisien: seperti yang telah disinggung di atas bahwa tujuan adanya pemerintah adalah untuk memberikan kebutuhan masyarakat denganmempergunakan segala sumber daya yang ada secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

8. Akuntabilitas: adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh pemerintah, makna akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, tidak memiliki kebebasan dalam arti harus sesuai dengan aturan yang telah digariskan/ akuntabilitas sangat penting maknanya bagi proses pemerintahan karena terkait dengan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat

Berdasrkan hal tersebut maka perlu kiranya untuk ditekankan mengenai premis atau argumentasi kepemimpinan yang mengacu kepada teori good governance yang tentunya  akan berbeda dengan konsep entrepreneur. Objek atau tujuan dari konsep kepemimpinan yang pertama adalah masyarakat secara luas dan menyeluruh, karena adanya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) dan gagasan otonomi daerah (otda) sebagaimana yang dituangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan dalam konsep kepemimpinan yang kedua memiliki objek dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dengan mengutamakan pelanggan, investor, dan siapa saja yang memiliki hubungan kerjasama sehingga orientasi yang dimiliki berbeda yang mengakibatkan apabila suatu pemerintahan berpijak pada pandangan seperti ini maka kebijakan yang dikeluarkan akan tidak memihak kepada masyrakat.

Penyaduran atau pengambilan konsep kepemimpinan entrepreneur harus dilakukan secara proporsional dan harus mampu meminimalisir anasir-anasir yang bukan termasuk kepada asas dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dalam konsep kepemimpinan entrepreneur yang sesungguhnya seperti yang dikemukakan oleh Vladim Kotelnikov,[16] entrepreneur harus memiliki berbagai kemampuan yang diantaranya ialah mengutamakan pelanggan dan menciptakan kapitalisme dan beberapa langkah strategis yang kesemuanya bermuara kepada pencapaian materi sebanyak-banyaknya.

Tentu saja konsep tersebut tidak sejalan dengan asas dan tujuan dari sebuah pemerintahan yang mengusung pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan rakyat yang secara normatif terdapat dalam berbagai postulat seperti konsep Negara hukum yang dianut oleh Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, dimana negara hukum itu sendiri secara umum memiliki konsep negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan bagi Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara pada umumnya secara sadar berkehendak, berusaha dan berupaya melakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencapai cita-cita rakyatnya.[17] Pada dasarnya konsep entrepreneur yang diadopsi dalam proses pemerintahan tidak sepenuhnya berlawanan, meskipun demikian seperti yang telah disinggung diatas kepentingan rakyat harus selalu diatas segala-galanya. Hal ini perlu diketahui secara baik oleh setiap pelaku dan pemangku kebijakan khususnya di Banten, karena euforia otonomi daerah yang saat ini bergulir telah banyak disalah artikan dengan kekuasaan daerah yang tidak terbatas sehingga eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan tidak bijaksana dan melupakan esensi daripada otonomi daerah itu sendiri.

Dengan demikian, mengelaborasi strategi kepemimpinan secara entrepreneur dengan konsep kepemimpinan yang mengacu kepada Good Governance adalah hal yang dimungkinkan, dengan asumsi dan premis yang sejalan dengan konsep pemerintahan yang baik, disisi lain apa yang kemudian disebut sebagai Entrepreneurship Government (pemerintahan entrepreneur) yang seyogyanya menjadi kombinasi sempurna antara konsep pemerintahan yang baik dan entrepreneur harus menjadikan seluruh rakyat sebagai konsumen dan pelanggan, menghilangkan konsep lama tentang tata cara pemerintahan yang feodal, rigid (kaku), menciptakan konsep kebijakan yang memiliki input dua alur yaitu Bottom Up (dari masyarakat dan kearifan lokal yang berlaku) dan Top Down (dari peraturan dan kewenangan yang lebih otoritatif ).

Pemerintahan yang dimaksud seperti di atas pada kelanjutannya harus mampu memilah skala prioritas yang bermutu dan berkelanjutan serta bermanfaat penuh pada masyarakat, salah satu diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dalam bidang pendidikan yang saat ini masih menjadi permasalahan serius bukan hanya dalam tataran lokal seperti Banten namun juga pada tataran nasional. Pemerintahan yang tanggap dan responsif seperti yang telah dikemukakan di atas harus melihat pemenuhan kebutuhan pendidikan yang mudah dan berkualitas sebagai sebuah investasi yang berharga dan memberikan keuntungan bukan hanya saja materil tetapi namun juga keuntungan jangka panjang dalam membentuk SDM yang berkualitas yang kelak akan menjadi aset yang berharga bagi proses pembangunan selanjutnya.

Peningkatan proses pendidikan di Banten Dalam Kerangka Kepemimpinan Entrepreneur

Kepemimpinan entrepreneur seperti yang telah dijelaskan di atas dan kemunculannya adalah sebagai salah satu alternatif terhadap gaya kepemimpinan yang kaku. Fenomena tersebut sudah banyak ditiru dan diterapkan oleh para kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dan salah satunya adalah Banten.

Dengan berbagai kemampuan dan potensi yang ada di Banten seperti yang telah disinggung pada uraian terdahulu, maka Banten memiliki modal awal untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang terutama pendidikan. Karena semenjak terbentuknya hingga kini isu pendidikan yang optimal bagi seluruh masyarakat masih belum terpenuhi khususnya pada level masyarakat kelas menengah bawah yang memiliki kesulitan ekonomi, disamping itu terdapat beberapa faktor seperti sarana dan prasarana sekolah yang harus segera dibenahi seperti fasilitas belajar mengajar, SDM dan kesejahteraan para guru, anggaran 20 persen yang masih belum terenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang No.47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010,[18] dan ketidak sepahaman persepsi mengenai pendidikan dikalangan para pejabat.

Pada sisi lain terlepas dari hal tersebut, Banten sebagai provinsi yang cukup belia juga mampu membenahi diri dari berbagai kekurangan yang ada di berbagai sektor yang selama ini belum dapat diperhatikan, menyinggung pada awal tulisan mengenai beberapa kemajuan yang diperoleh oleh Banten, adalah cukup bijak untuk mengemukakan kemajuan yang signifikan bagi sebuah daerah otonom yang cukup belia ini. Pada tataran makro di berbagai bidang mengacu kepada beberapa dokumen, maka perkembangan Banten dalam kurun waktu sepuluh tahun ini layak mendapatkan apresiasi, hal ini dapat dilihat dari berbagai sektor misalnya angka kemiskina yang turun menjadi 7,16 persen pada tahun 2010 yang sebelumnya berada pada level 9,79 persen,[19] peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM juga mengalami kenaikan meskipun hanya pada kurun waktu 2004,2005, 2006, dan 2007,[20] yang berada ada level 60 persen hingga 70 persen. Sedangkan dalam penurunan angka buta huruf mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya yang berjumlah 4,79 persen pada tahun 2008 yang sebelumnya berada pada level 6,22 persen,[21] peningkatan yang paling meyakinkan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.6 triliun pada tahun 2010.[22]

Kenaikan angka yang signifikan pada tingkatan tertentu tersebut pada satu sisi merupakan fenomena dari keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan dan proses pembangunan. Fenomena ini pada beberapa tingkatan merupakan indikasi normal dari sebuah pemerintahan yang mulai menerapkan ciri pemerintahan yang baik serta berorientasi entrepreneur, hal ini dapat dianalisis dari kenaikan PAD yang signifikan dan pembangunan di bidang industri diikuti dengan petambahan infrastruktur yang memungkinkan adanya kerjasama dengan pihak asing yang saat ini tengah berlangsung dan tentu saja memberikan keuntungan besar terhadap Banten. Pencapaian tersebut tentu saja tidak lahir begitu saja tanpa adanya sebuah strategi yang jitu dari pemerintah, dan dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Banten.

Konsep entrepreneur dalam kepemimpinan Gubernur Banten saat ini menurut hemat penulis, merupakan salah satu faktor keberhasilan Banten dalam meningkatkan pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Meskipun demikian, dan bukan bermaksud untuk mengenyampingkan usaha pemerintah, pembangunan di beberapa sektor yang seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pembangunan justru kurang mengalami peningkatan yang signifikan seperti dalam peningkatan mutu pendidikan dan IPM. Meskipun penurunan buta huruf meningkat namun hal tersebut belum memberikan perubahan yang kontras, seharusnya dengan perolehan PAD yang begitu besar pemerintah seharusnya mampu meningkatkan mutu dan kualitas SDM.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh system informasi baseline economic survey Bank Indonesia yang diukur dari tiga kategori yaitu indikator harapan hidup, indikator pendidikan, dan indikator daya beli, maka provinsi Banten menempati urutan ke 20 dari 33 provinsi,[23] tentunya realita tersebut menunjukan bahwa masih banyak yang harus dibenahi dari sisi ini mengingat Banten sebagai provinsi yang memiliki potensi yang besar yang harus di kelola dengan baik, dan hal tersebut tentunya memerlukan kapasitas SDM yang mumpuni. Derasnya arus globalisasi dan era informasi saat ini tentu harus diikuti dengan kemampuan setiap orang untuk beradaptasi dan menguasai ilmu pengetahuan agar supaya mampu bersaing dan paling tidak meningkatkan taraf hidup, karena dengan memiliki berbagai keterampilan yang didapat baik secara formal maupun informal seseorang akan mampu memberdayakan dirinya.

Sejalan dengan model dan karakteristik kepemimpinan entrepreneur yang juga saat ini diusung oleh Gubernur Banten, maka kepemimpinan secara entrepreneur harus secara optimal di manifestasikan terutama dalam corak kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan strategis, hal yang demikian tentunya memiliki nilai investasi yang begitu besar kelak di masa depan. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan yang berorientasi kepada eksploitasi SDA untuk mendapatkan PAD yang besar juga salah satu hal penting guna menunjang suksesnya proses pemerintahan, tetapi beberapa hal yang juga memiliki prioritas yang tinggi seperti pemenuhan pendidikan bagi seluruh rakyat dan peningkatan mutu SDM. Pendidikan juga pada kelanjutannya bukan saja berorirentasi kepada sifatnya yang formal dan struktural, namun terwakili dari berbagai segi seperti pedidikan moral dan akhlak yang juga perlu dikedepankan mengingat Banten sebagai sebuah komunitas yang memiliki karakteristik agamis.

Dalam hal ini, kepemimpinan yang berbasis entrepreneur seperti yang sudah diurai di atas bukan semata-mata memberikan stigma kepemimpinan yang hanya berorientasi kepada pencapaian materi saja, melainkan mampu mengetahui skala prioritas, strategi, dan mengeluarkannya dalam bentuk kebijakan yang populis. Yaitu kebijakan yang mampu memahami keadaan masyarakat serta kebutuhan prioritas atau mendasar yang harus segera dipenuhi.

Secara khusus, beberapa strategi dan pendekatan yang harus segera diakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM dan pendidikan di Banten. Dalam tataran sistem, pendidikan memiliki dua kategori yaitu mikro dan makro.[24] Pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur pendidik dan peserta didik. Polanya lebih merupakan sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi, yaitu ada pesan (message) yang akan disampaikan dalam bentuk bahan belajar. Kemudian fungsi pendidik lebih merupakan sebagai pengirim pesan (senders) melalui kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Dalam kajian makro, sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas lagi, yaitu terdiri dari : 1) input (masukan) berupa sistem nilai dan pengetahuan, sumber daya manusia, masukan instrumental berupa kurikulum, silabus dan sebagainya, masukan sarana termasuk di dalamnya fasilitas dan sarana pendidikan yang harus disiapkan; 2) Proses yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam komponen proses ini termasuk di dalamnya telaah kegiatan belajar dengan segala dinamika dan unsur yang memengaruhinya, serta telaah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dalam kerangka memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk terjadinya proses pembelajaran; 3) Keluaran (output) yaitu hasil yang diperoleh pendidikan bukan hanya terbentuknya pribadi lulusan/peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan yang ingin dicapai. Namun juga keluaran penddikan mencakup segala hal yang dihsilkan oleh garapan pendidikan berupa: kemampuan peserta didik (human behavior), produk jasa (services) dalam pendidikan seperti hasil penelitian, produk barang berupa karya intelektul ataupun karya yang sifatnya fisik material.

Adapun mengenai strategi umum yang dapat di lakukan oleh pemerintah dalam pengembangan bidang pendidikan antara lain:

1.       Kegiatan pendidikan sebagai investasi jangka panjang hendaknya ditekankan pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas penduduk dalam konteks perwujudan kesejahteraan umum yang meliputi tiga indikator utama, yaitu kecukupan ekonomi, ketersediaan layanan dan akses kesehatan, serta pendidika yang berkualitas. Banten yang saat ini sedang menggalakan pembangunan dalam bidang ekonomi yang berusaha untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan harus secara apik diformulasikan dengan tiga indikator tersebut sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat saat ini.

2.       Pada tahap awal, upaya ini dititikberatkan pada pendidikan kejuruan dan tranformasi teknologi dari Negara maju, diikuti dengan penciptaan sumber daya insane yang berketerampilan tinggi dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan dilanjutkan dengan pendidikan yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan teknologi bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini harus seimbang dan menyeluruh di setiap institusi pendidikan, tidak terkecuali daerah terpencil dan pelosok seperti Banten Selatan.

3.        Pengembangan sumber daya insane yang berkualitas perlu ditopang oleh sistem pendidikan tinggi yang unggul. Karena itu, perlu dibangun minimal tiga universitas unggulan melalui kerja sama dengan universitas luar negeri yang bermutu, (seperti saat ini yang sedang dijajaki oleh IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Universitas Leiden di Belanda), sedang universitas lainnya melakukan baku mutu terhadap tiga universitas ini. Pengembangan kebijakan terhadap universitas dalam rangka memajukan SDM masih perlu ditingkatkan dari segi sarana dan prasarana kampus dan memberikan kemudahan kepada mahasiswa di berbagai segi seperti pemberian beasiswa, apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi , dan pemerintah dalam hal ini pemprov Banten beserta dinas-dinas terkait secara langsung maupun tidak langsung juga dapat memfasilitasi segala bentuk kegiatan ilmiah melalui universitas unversitas tersebut.

4.        Upaya di atas perlu dilakukan secara sinergis dengan memberikan otonomi tanggung jawab, dan peran yang lebih luas kepada swasta, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dalam membangun pendidikan yang bermutu.

Layaknya sebuah investasi dalam bidang industri dengan berbagai kerjasama luar negeri yang saat ini sedang diusahakan dengan pemprov Banten, maka bagi seorang pemimpin dan birokrat yang memiliki jiwa entrepreneur akan menganggap investasi dalam pendidikan adalah sesuatu yang juga tidak kurang penitngnya dengan investasi di bidang lain yang secara langsung belum dapat dilihat keuntungan yang di dapat, namun seperti menanam padi yang membutuhkan usaha dan waktu namun aka ada hasil yang dituai. Begitu pula halnya investasi di bidang pendidikan dengan pendekatan seperti di atas yang menurut penulis adalah investasi paling berharga dan akan membawa hasil yang luar biasa kelak di masa depan. Sudah saatnya kini pemprov Banten mulai memperhatikan dan memahami hal tersebut secara komprehensif

Beberapa Catatan Akhir

Bergulirnya era perkembangan informasi dan teknologi yang juga diiringi dengan perkembangan persepsi dan konsep di segala bidang termasuk model kepemimpinan yang mencoba untuk mendobrak tradisi lama yang kaku dan feodal dengan konsep kepemimpinan entrepreneur. Sebagai seorang yang juga memilii latar belakang seorang entrepreneur, Gubernur Banten saat ini Hj Ratu Atut Chosiyah mencoba menerapkan kepemimpinan  entrepreneur yang secara normatif memiliki karakter visioner, innovator, memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap apa yang dipimpinnya, dan menerapkan sewangat wirausaha “Entrepreneurial Leader” . dengan demikian tak ayal berbagai kebijakan terutama di sektor industri dan perdagangan cukup meningkat.

Tetapi pada saat yang bersamaan beberapa bidang lainnya mengalami peningkatan yang lamban seperti dalam bidang pemenuhan dan peningkatan SDM misalnya. Bukan bermaksud mengenyampingkan berbagai usaha pemerintah dalam bidang ini, namun masih terdapatnya persepsi yang kurang sejalan baik mengenai konsep pembinaan dan pendidikan dengan makna sebuah kepemimpinan yang entrepreneur.

Sebagai sebuah wilayah yang cukup strategis dan memiliki kekayaan alam yang memadai, Banten pun memiliki citra masyarakat dan konstelasi sosial yang egaliter, religius, plural, dan berbudaya sejak masa lampau. Kedua hal tersebut merupakan potensi yang sama-sama harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks kekinian, maka pemerintah sebagai pemimpin dan penyelenggara segala proses pembangunan adalah pihak yang paling berwenang untuk mengatur  sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlepas dari apapun model pemerintahan dan kepemimpinan yang dipakai, baik itu entrepeneur maupun lainnya maka tetap harus mengutamakan pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan dasar bagi rakyatnya seperti peningkatan mutu SDM. Dengan diusungnya konsep entrepreneur dalam kepemimpinan Gubernur Banten saat ini maka diharapkan akan mampu mengkombinasikannya dengan konsep-konsep pemerintahan yang baik dan dapat memahami secara baik makna yang sesungguhnya daripada pemerintahan yang entrepreneur, sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan pendidikan, peningkatan SDM dan kebutuhan dasar lainnya dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Terwujudnya Banten sebagai sebuah masyarakat yang maju sangat bergantung dari kapasitas moral, pengetahuan, dan pemimpinnya. Dengan komitmen pemerintah dan kepemimpinan yang entrepreneur ataupun yang lainnya semoga dapat membangun Banten yang berbudaya, berakhlak, dan berpengetahuan.

Leiden, 26 Oktober 2010

Daftar Pustaka

Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu SisiIlmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman), Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Pada fakultas Hukum UI, Jakarta, 25 April 1992

Abd Rahman al-Naqib, “Avicenna”, dalam Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education , vol. XXIII, no. 1/2 (Paris: UNESCO: International Bureau of Education,1993)

Atsushi Ota, Changes of regime and social dynamics in West Java : society, state and the outer world of Banten, 1750-1830, (Brill: Leiden, 2006)

BPS Banten, Berita Resmi Statistik, No. 27/07/36/Th.IV, 1 Juli 2010

Claude Gulliot, Banten avant l’islam : étude archéologique de Banten Girang (Java-Indonésie), 932?-1526, (Paris: École Française d’Extrême-Orient, 1994)

Hoesein Djadjadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten: Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sajarah Jawa, (Jakarta: Djambatan, 1983)

Nabil Noval, “al-Ghazali” dalam Prospects: the quarterly review of comparative education, vol. 23, no.3/4 (Paris: UNESCO: International Bureau of Education, 1993)

Nina Herlina, Banten dalam pergumulan sejarah : sultan, ulama, jawara, (Jakarta: LP3S, 2004)

Paul Burns, Corporate Entrepreneurship, Building an Entrepreneurial Organization, Second Edition, (New York: Macmillan,2008)

Suharto, Pagoejoeban Pasoendan, 1927-1942: Profil Pergerakan Etno Nasionalis, (Bandung: Stya Historika, 2002)

http://www.renaissance.com.pk/novrefl2y1.html

http://banten.bps.go.id/pop1.htm

http://banten.bps.go.id/income4.htm

http://www.bappenas.go.id/node/116/1909/musyawarah-perencanaan-pembangunan-provinsi-banten/

http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

http://1000ventures.com/ebooks/bec_mc_entrepreneurial_leadership.html

http://www.koranbanten.com/2010/06/13/alokasi-anggaran-pendidikan-di-banten-diharapkan-2011-capai-20/

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=41470

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=58968

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=58968

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=41470


[1] Abd Rahman al-Naqib, “Avicenna”, dalam Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education , vol. XXIII, no. 1/2 (Paris: UNESCO: International Bureau of Education,1993) hal. 53-69.

[2] Dikutip dari http://www.renaissance.com.pk/novrefl2y1.html 22 Oktober 2010

[3] Nabil Noval, “al-Ghazali” dalam Prospects: the quarterly review of comparative education, vol. 23, no.3/4 (Paris: UNESCO: International Bureau of Education, 1993) hal. 519-542

[4]Lihat Claude Gulliot, Banten avant l’islam : étude archéologique de Banten Girang (Java-Indonésie), 932?-1526, (Paris: École Française d’Extrême-Orient, 1994)

[5] Atsushi Ota, Changes of regime and social dynamics in West Java : society, state and the outer world of Banten, 1750-1830, (Brill: Leiden, 2006)

[6]Hoesein Djadjadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten: Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sajarah Jawa, (Jakarta: Djambatan, 1983)

[7] Nina Herlina, Banten dalam pergumulan sejarah : sultan, ulama, jawara, (Jakarta: LP3S, 2004)

[9]Lihat http://banten.bps.go.id/pop1.htm 22 Oktober 2010

[10]Suharto, Pagoejoeban Pasoendan, 1927-1942: Profil Pergerakan Etno Nasionalis, (Bandung: Stya Historika, 2002), hal.137-140

[11]Nina Herlina, Banten Dalam, Op.,Cit, hal.232

[15]Lihat Paul Burns, Corporate Entrepreneurship, Building an Entrepreneurial Organization, Second Edition, (New York: Macmillan,2008)

[17]A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu SisiIlmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman), Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Pada fakultas Hukum UI, Jakarta, 25 April 1992, hlm.10-11

[19] BPS Banten, Berita Resmi Statistik, No. 27/07/36/Th.IV, 1 Juli 2010, hal 1-2

[24] Prof.Dr.Sofyan Sauri, Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu, Makalah Seminar Universitas Pendidikan Indonesia, hal.14

2 Comments »

  1. Apabila Banten dipetakan menjadi Banten Selatan dan Utara, apakah ide akang untuk memajukan pendidikan di Selatan, misalnya yang terukur dalam waktu sepuluh tahun ke depan?

    Comment by Tubagus Rifki Luthfi — December 22, 2010 @ 12:48 am

    • perubahan secara sistemik sekiranya butuh waktu yang tidak sebentar. namun semuanya dapat diukur dari kesungguhan pemerintah dan pembenahan pola kebijakan yang komprehendif dan populis. memang saya pun mengakui akan keprihatinan kita bersama tentang ketertinggalan Banten Selatan, oleh karena itu pemberdayaan perlu merata dan dalam hal ini pemerintah memiliki andil yang sangat besar.

      Comment by E.Zaenal.Muttaqin — December 30, 2010 @ 12:24 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: