Zay Muttaqin

August 7, 2010

Filed under: lingkungan dan perkotaan — E.Zaenal.Muttaqin @ 10:31 am

PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN TATA RUANG
KOTA BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: E.Zaenal Muttaqin

A.   Pendahuluan
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak setelah Cina, India, dan Amerika serikat  tentunya memiliki berbagai konsekwensi yang lebih kompleks, apalagi jika dihubungkan dengan permasalahan pembangunan kota sebagai bentuk indikator dari kemajuan pembangunan itu sendiri. Melihat dari pengalaman yang telah terjadi dari beberapa waktu yang lalu, dapat dikemukakan bahwa sistem pembangunan di dunia umumnya dan khususnya pembangunan di Indonesia belum memiliki wawasan lingkungan yang baik dan perencanaannya masih belum memperhatikan keseimbangan ekologi, dan dalam hal ini ialah perencanaan kota yang memadai. Beberapa permasalahan dan isu yang mengemuka  mengenai permasalahan kota antara lain:
1.    Kemiskinan di Perkotaan
2.    Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
3.    Keamanan dan Ketertiban Kota
4.    Kapasitas Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perkotaan (dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan perangkatnya)
Hal tersebut kemudian memicu adanya konvensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 sebagai sebuah bentuk kritikan atas pembangunan yang tak seimbang. Maka dari hasil konvensi tersebut dihasilkanlah sebuah konsep yang seimbang mengenai pembangunan dan ekologi, dan dalam hal ini ialah pembangunan kota yang berada dalam tataran dinamis, namun tetap memperhatikan keseimbangan tata aturan dan isu internal kota yang didalamnya juga termasuk lingkungan hidup.
Pun demikian, seiring dengan hal tersebut Indonesia mulai mengadopsi konsep-konsep tersebut kedalam sistem pembangunannya hal ini tersernin dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu suatu proses perubahan yang terencana di dalamnya exploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan selaras serta meningkatkan potensi masa kini dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia, disamping juga memiliki dasar kajian strategis dan terperinci. Seperti disinggung diatas bahwa kota sebagai salah satu pos pembangunan yang utama berada pada wilayah administrasi pemerintah daerah sebagai pengelola dan perencana. Perlu diketahui juga bahwa pengertian pemerintah daerah pada tulisan ini ialah satuan pemerintah teritorial tingkat lebih rendah dari pemerintahan pusat dalam format negara kesatuan Republik Indonesia.
Dengan bergulirnya sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, maka kini pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang baru untuk menyusun rencana lebih seskasama dalam pembangunan kota yang lebih efisien dan terencana. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tinjauan hukum administrasi negara pemerintah daerah telah menerima atribusi dari undang-undang dalam hal memiliki kewenangan yang  Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka porsi yang lebih besar justru terletak pada tanggung jawab pemerintah lokal, hal ini lebih lanjut tertuang dalam pasal 13 UU tersebut terutama poin a, b, dan g yang masing-masing menyatakan: “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi”:
a.    Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.    Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
g.    Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
Penegasan pasal dari UU tersebut merupakan sebuah legitimasi terhadap pemerintah daerah untuk lebih leluasa mengatur daerahnya, disamping itu juga momentum ini (desentralisasi dan otonomi daerah) adalah sebuah titik awal untuk membuat kebijakan perkotaan yang bersifat explisit, yaitu kebijakan yang langsung dan eksplisit menyebutkan  tujuan dan fokus kebijakan pada pembangunan daerah atau kota, sementara itu saat ini kebijakan kota lebih mengarah kepada sifatnya yang implisit atau kebijakan pemerintah yang tidak langsung namun mempengaruhi terhadap struktur dan tata kota seperti halnya kebijakan perpajakan, tarif, transportasi, dan sebagainya. Oleh karenanya, urgensi dari pembangunan tata kota saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Maka dari sinilah tuntutan terhadap tindakan pemerintah yang konkrit diperlukan, dan darinya maka dapat dimungkinkan adanya konsep administrasi negara yaitu Freis Ermessen atau Pouvoir Discretionnaire sebagai bentuk pemenuhan daripada kesejahteraan masyarakat dalam konteks welvaarstaat dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good regulatory governance).
Intensitas kebijakan yang berorientasi kepada makna implisit akan membuat sistem sentralisasi dan terpusat pada kota utama dan beberapa kota saja, oleh karena itu pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan yang utama di daerahnya perlu memikirkan perencanaan yang matang dan seksama untuk membangun tata kota yang lebih baik sesuai dengan alur pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, menilik kepada implikasi asas-asas pemerintahan umum yang baik maka adanya otonomi daerah (otoda) merupakan suatu manifestasi nyata
Tulisan ini selanjutnya akan mengkaji beberapa permasalahan yang antar lain:
1.    Isu strategis dan solusi apa saja yang mengemuka  dalam wacana pembangunan  tata ruang kota dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan?
2.    Apa dan bagaimanakah seharusnya peran pemerintah daerah sebagai pemutus kebijakan dan perencana pembangunan kota dalam merealisasikan pembangunan kota yang berkelanjutan dikaitkan dengan kerangka otonomi daerah?
3.    Bagaimanakah peran hukum administrasi negara dalam menunjang pembangunan kota berkelanjutan?
B. Pemahaman Mengenai Konsep Otonomi Daerah (otoda) Dan Beberapa Aspek Administrasi Negara Di dalamnnya
1. Penjelasan Mengenai Prinsip Otonomi Daerah
Sebagaimana disinggung sedikit diatas bahwa dengan bergulirnya sistem desenteralisasi dalam hal pemerintahan dan juga otonomi daerah, maka terdapat implikasi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apatah lagi jika diakirkan dengan masalah kebijakan pembangunan kota yang tentunya adalah urusan utama dari pemerintah daerah itu sendiri. Namun sebelum beranjak kepada penjelasan yang lebih rincai mengenai kebijakan strategis dan variable-variable mengenai isu strategis mengenai pembangunan kota, maka akan dikaji seksama mengenai pemahaman otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri.
Salah satu wacana yang sangat krusial semenjak Indonesia merdeka adalah masalah otonomi daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintahan di daerah. Hal tersebut merupakan salah satu subsistem dalam negara kesatuan republik Indonesia,  dan juga dalam perencanaan awal negara kesatuan ini juga melahirkan UU yang pertama mengenai otonomi daerah yang tertera dalam UU no 1 tahun 1945. Isu otonomi memang lumrah dalam negara yang sangat luas dan memiliki populasi yang banyak, memang sempat pada dekade sebelumnya dibentuk negara federal yang lebih mengejawantahkan arti otonomi, namun dalam tataran politis itu hanyalah sebuah politik pemecah belah bangsa yang dilancarkan oleh Belanda.
Oleh karena itu, dalam UUDS 1950 kemudian muncullah penegasan otonomi daerah bagi daerah dalam rangka mengembalikan negara kesatuan Indonesia walaupun pada perjalanannya pelaksanaan otonomi mengalami perkembangan di Indonesia. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai makna otonomi yang berkaitan dengan aspek implisit maupun eksplisit, artinya dalam tataran explisit otonomi daerah adalah sebuah hubungan yang erat antara pusat dan daerah dalam berbagai hal. Adapun ditinjau dari makna implisit merupakan tugas negara dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, karena secara konkrit dengan adanya otonomi akan memberikan kesempatan daerah mengembangkan potensinya karena daerah lebih mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan prioritas apa yang harus didahulukan dalam hal pembangunan.
Dengan berkembangnya masyarakat Indonesia dan meluasnya wacana otonomi dengan lahirnya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka titik berat otonomi berada pada daerah tingkat II yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sesuai dengan penjelasan dari UU No 32 tahun 2004 dasar pemikiran poin B bahwa: Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kemudian dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu apa yang tertuang dalam Pasal 21 mengenai  hak dan kewajiban daerah:
1.    Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2.    Memilih pimpinan daerah
3.    mengelola aparatur daerah
4.    mengelola kekayaan daerah
5.    memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6.    mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7.    mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8.    mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya konsep otoda dan desentraliasasi yang telah dikemukakan diatas, maka dengan demikian juga harus ditunjang dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam konteks welvaarstaat maka good governance adalah sesuatu yang mutlak harus diperlukan, oleh karena dengan hal tersebut dapat menunjang aktivitas pemerintahan secara lebih optimal. Daripada itu dalam  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 20 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:
1.    asas kepastian hukum
2.    asas tertib penyelenggara negara
3.    asas kepentingan umum
4.    asas keterbukaan
5.    asas proporsionalitas
6.    asas profesionalitas
7.    asas akuntabilitas
8.    asas efisiensi dan
9.    asas efektifitas
Dilain hal dapat dilihat juga dari segi terminologi good governance dari United Nation Development Programme atau UNDP yang mendefinisikan sebagai “The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.  Kemudian lebih lanjut dari pengertian ini pun kita akan menemukan istilah administrative authority yang mengindikasikan adanya peranan dan praktek administrasi di dalamnya, oleh karena itu dibawah ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai fungsi administrasi negara dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan penyelenggaraan good governance di dalammnya.
2. Beberapa Aspek  Administrasi Negara Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah
Sebagaimana yang telah diunbgkapkan diatas mengenai pemahaman terhadap masalah otonomi daerah, maka setidaknya ada beberapa hal yang esensi yang juga terkait didalamnya mengenai beberapa aspek hukum administrasi negara. Adapun hal tersebut ialah:
a). Aspek kewenangan
Mengenai aspek yang pertama yaitu masalah kewenangan, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewenangan yang baru dan luas dalam mengelola potensi daerahnya seperti yang telah disinggung diatas. Dalam hal ini pun dapat dilihat secara jelas bahwa melalui Undang-undang tersebut pemerintah daerah menerima atribusi yang berupa kewenangan seperti yang telah dijelaskan di muka. Dengan demikian dikaitkan dengan negara kesejahteraan atau welvaarstaat maka dengan UU tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat, dan dari sini pula kemudian muncul konsep freis ermessen atau pouvoir discretionnaire dalam hal-hal yang dibutuhkan penyelesaian secara konkrit, dan dalam hal ini bisa dicontohkan seperti kebijakan penataan ruang kota.
Pun demikian, dalam kebebasannya yang demikian luas pemerintah daerah tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Menurut muchsan  freis ermessen harus memperhatikan dua hal yaitu harus mengacu kepada sistem hukum yang berlaku dan ditujukan hanya untuk kepentingan umum semata.  Selain itu juga Sjachran Basah mengistilahkan adanya batas atas dan batas bawah,  yaitu batas atas ialah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dan batas bawah tidak boleh melanggar hak dan keajiban asasi warga.
b). Aspek Kelembagaan
Dalam kurun waktu beberepa dekade yang lalu, kita mengetahui bahwa konsekwensi daripada sistem yang tersentralisir menjadikan sistem kelembagaan menjadi tidak proporsional dan kurang koordinatif. Dengan begitu secara otomatis prinsip administrasi dalam segi koordinasi antar lembaga tidak berjalan optimal, hal ini dikarenakan bentuk organisasi pemerintah yang terlalu relatif besar, kecenderungan instansi pemerintah untuk mengembangkan besaran organisasi instansi masing-masing, terdapatnya penangan urusan pemerintahan dan pembangunan yang tumpang tindih antara instansi satu dengan instansi lainnya, dan kemudian terakhir ialah kurang proporsionalnya pembagian wewenang antara organisasi di tingkat pusat, daerah tingkat I dan II.
Dalam kondisi yang seperti ini dan dalam rangka manifestasi prinsip-prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, maka perlu adanya pembaharuan khususnya alam bidang administrasi yang terkait dengan masalah koordinasi antara berbagai lembaga atau instansi. Karena sesungguhnya prinsip koordinasi adalah upaya memadukan , menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Penataan koordinasi yang baik antar lembaga adalah suatu modal penting bagi pelaksanaan dan implementasi daripada otonomi daerah dan desentralisasi, dan disini juga peranan administrasi sangat dibutuhkan menyangkut dengan masalah koordinasi rersebut
c). Aspek Keuangan
Beralih kepada aspek selanjutnya mengenai masalah keuangan, maka akan berbicara masalah APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) yang menjadi aspek penting bagi kelangsungan proses pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaanya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik dan terkoordinir agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Karenanya dalam UU No 32 tahun 2004 Pasal 156 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannyayang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
Dari hal ini dapat kita lihat aspek administrasi dalam hal pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan.
C.  Isu Strategis Dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan Dan Peranan Hukum Administrasi Negara
Sebelum beranjak kepada permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kota berkelanjutan, maka ada beberapa hal yang terkait mengenai pemerintahan daerah dan otonomi daerah, meskipun kemudian akan diperbandingkan dengan strategi pembangunan kota dari City Development Strategies (CDS) yang memiliki konsep trajectory (alur) yang komprehensif seperti berikut:
BAGAN 1
sumber: Webster 2005
Bagan diatas merefleksikan masing-masing alur dari 4 bidang yang menjadi trajektori pembangunan kota yang berkelanjutan, namun lebih lanjut dari pembahasan ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.
Otonomi daerah yang telah sedikitnya dijelaskan diatas merupakan sebuah
manifestasi dari konsep desentralisasi maka posisinya adalah memperkuat dari konsep otonomi tersebut, dalam arti yang lain desentralisasi ialah urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang daerah.  Dalam posisi yang seperti ini daerah berada dalam suatu posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan segala hal yang menyangkut stabilitas kehidupan dan khususnya dalam hal ini ialah penataan ruang kota, karena pemerintah dalam hal ini merupakan cerminan dari keinginan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kerangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah momen penting yang sangat berharga untuk membangun kebijakan yang lebih proporsional dan sesuai dengan alur pembangunan berkelanjutan. Pun demikian, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah seidaknya hanya dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan demokrtasi dan kesejahteraan.
Adalah kedua tujuan tersebut sebagai landasan yang utama yang kemudian dari keduanya dijabarkan segenap pencapaian-pencapaian yang ingin diraih. Nilai demokrasi sebagai tujuan yang pertama adalah sebuah nilai yang sangat fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara disamping itu adalah sebuah indikator dari pelaksanaan pemerintahan yang Good Governance. Sedangkan tujuan yang kedua adalah kesejahteraan, sejahtera dalam hal ini merupakan tujuan mengapa adanya suatu sistem yang dinamakan desentralisasi. Karena dengan desentralisasi akan menjamin adanya kebebasan daerah untuk menentukan dengan kemampuan dan potensi yang prioritas dan proporsional bagi dirinya, sehingga pencapaian kesejahteraan akan berlangsung secara optimal dan efisien. Dari semua hal tersebut maka kaitannya dengan pembanguna penataan ruang kota yang berkelanjutan adalah salah satu pencapaian dari dua tujuan fundamental seperti disebutkan diatas, dengan begitu peran otonomi daerah dan desentralisasi sangat krusial dalam menunjang pembangunan penataan ruang kota yang berasaskan kepada pembangunan berkelanjutan.
1. Isu eksternal
Sebelum beranjak kepada permasalahan internal, maka akan dibahasa terlebih dahulu mengenai permasalahan eksternal dalam kota. Permasalahan inti dari faktor eksternal adalah mengenai keterkaitan antara kota dan desa serta wilayah-wilayah lain yang berada pada wilayah sekitar kotra inti, kaitannyadengan kota megapolitan adalah bagaimana mengatur kesesuaian antara daerah disekitar dan daerah penyangga kota inti.
Permasalahan klasik yang sering terjadi disini ialah masalah urbanisasi dan gejala yang ditimbulkan akan dapat merusak tatanan sistem kota apabila tidak diatur secara seksama dan tertata secara baik. Keterkaitan antara desa dan kota merupakan hal yang penting dalam membangun konstelasi arus pembangunan antara keduanya, keterkaitan tersebut kemudian akan menimbulkan suatu hubungan yang bertautan (Continum) yang dimana masyarakat didalamnya memecahkan persoalan kemiskinan, urbanisasi, dan hal-hal yang penting lainnya.
Penjelasan tabel berikut ini akan mendeskripsikan bagaimana hubungan yang erat antara desa-kota, yaitu pembangunan yang terintegrasi dan selalu seimbang. Jika diperhatikan dalam hubungannya dengan faktor eksternal, apabila antara kota dan desa tidak terjadi keseimbangan maka dapat dipastikan tidak akan mendukung pembangunan kearah yang berkelanjutan. Oleh karena itu pembangunan kota dalam kerangka faktor eksternal harus terintegrasi dengan daerah-daerah disekitarnya yaitu keterkaitan antara desa-kota.
BAGAN 2
Peran Kota dan Desa serta Keterkaitannya
Desa (lokasi Kegiatan Pertanian dan SDA)    Keterkaitan    Kota (Lokasi Kegiatan Non Pertanian)
Produksi Makanan
Pemasaran Produksi Pertanian
Produksi tanaman pertanian dan perkebunan dan sumber daya alam
Pusat Pengolahan Produksi pertanian dan perkebunan serta eksport
Permintaan input kegiatan pertranian danjasa pelayanan pertanian
Pusat jasa pelayanan bagi produksi pertanian
Permintaan barang dan jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hiburan, keuangan
Pusat perdagangan barang kebutuhan rumah tangga dan lainnya, fasilitas sosial dan hiburan
Transfer surplus ke sektor non pertanian
Investasi lokal bagi sektor pengolahan dan jasa pendukung kegiatan petanian
Sektor tenaga kerja On farm dan Off farm
Sektor tenaga kerja non pertanian
Sumber: Douglas, 1999
Namun dalam realita dan tataran praktis kita menemukan justru keterkaitan tersebut tidak didapatkan dalam sebuah hubungan yang harmonis, apatah lagi ada semacam perasaan skeptis mengenai kota dan desa. Desa diartikan sebuah daerah yang kumuh (Slum) dan tidak memilki potensi berkembang, namun sesungguhnya pandangan tersebut adalah salah dankeliru. Desa adalah penyangga bagi kehidupan kota yang merupakan pusat kegiatan, dimana berbagai supply kebutuhan masyarakat kota sedangkan di lain pihak kota adalah tempat berpusatnya tempat-tempat atraktif (Amenity) yang menjadi kebutuhan masyarakat rural. Dengan begitu keterkaitan yang integral tersebut harus tetap dibina dan ditata secara strategis sesuai dengan pembangunan CDS (City Development Strategic) yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.
Selain permasalahan hubungan yang erat antara desa-kota, adalah isu urbanisasi dalam keberlanjutan hubungan tersebut, urbanisasi yang tidak terkontrol akan menambah masalah bagi sistem penataan kota terkait dengan akses terhadap fasilitas publik meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa arus urbanisasi tidak akan dapat dihindari. Menurut data dari City Alliance Group pada tahun 2005 saja penduduk dunia yang tinggal di daerah urban mencapai angka 3,2 miliar jiwa dan akan tumbuh sebesar 75 % pada tahun-tahun berikutnya. oleh karena itu harus ada sebuah stategi yang optimal untuk menangani arus laju pertumbuhan urbanisasi tersebut dengan menerapkan suatu srategi yang terintegrasi dalam suatu konsep.
2. Isu Internal
Beranjak kepada masalah internal kota maka kita akan menemukan beberapa isu masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan kota didalalamnya. Namun sebelum melangkah kepada permasalahan internal tersebut, maka kita akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa strategi pembangunan yang terangkum dalam CDS (City Development Starategy). Dalam kerangka konsep CDS dijelaskan beberapa permasalahan yang esensial mengenai permasalahan-permasalahan yang secara langsung menghambat pembangunan, pun demikian dalam kerangka CDS juga bertujuan untuk memaksimalkan performa perencanaan pembangunan yang intergral.
Kenyataan saat ini di Indonesia menggambarkan suatu konsep penataan kota yang belum optimal dan integral, meskipun pada UU no 26 tahun 2007 mengenai tata ruang kota mengamanatkan penataan yang optimal dan integral.  Dengan begitu dapat kita lihat hasil yang selalu mengecewakan terutama dari kebijakan pemerintah daerah yang gagal dalam mengintegrasikan pembangunan kota yang berkelanjutan. Kenyataan yang ingin dicapai adalah dengan adanya CDS dan keterpaduan dasar hukum (UU no 26 2007) akan mampu merubah paradigma kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Diantara beberapa isu dan solusi yang ditawarkan CDS setidaknya patut diperhatikan dan menjadi masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan, beberapa hal tersebut antara lain :
a). Mata Pencaharian (Livelihood)
Masyarakat dengan mata pencaharian yang menghasilkan pendapatan yang memadai adalah sebuah indikator awal bagaimana membangun starting point yang baik untuk memulai pembangunan kota yang sehat. analisa dari masalah ini dapat kita ketahui bahwa kebanyakan timbulnya kemiskinan dan slums area atau daerah miskin adalah disebabkan akses publik yang tidak memadai dan kebijakan yang salah mengenai kesempatan masyarakat luas untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak. Dari hal tersebut akibatnya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh kepada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang pada dasarnya pajak tersebut diperlukan untuk membangun fasilitas kota dan akses publik lainnya.
Memang hal ini seperti layaknya bumerang yang mengancam kota, dari sebuah kebijakan yang salah akan berdampak langsung kepada pendapatan pemerintah dalammembangun kota. Oleh karena itu ada beberapa strategi untuk menciptakan mata pencaharian (Livelihood) yang mampu memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya mampu mendapatkan mata pencaharian yang layak. Strategi tersebut antara lain:
1. Menciptakan iklim bisnis (Business Climate)
Iklim bisnis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan peluang kerja yang baik bagi masyarakat urban, menurut laporan world bank’s pada 2004  kenyataan yang dapat disaksikan adalah bahwa dengan banyaknya peluang iklim bisnis akan mendatangkan banyak investasi yang tentunya akan menguntungkan kota tersebut.
Lagi-lagi disini adalah kebijakan pemerintah yang harus tepat sasaran dan berdayaguna, artinya bahwa dengan membuat kebijakan untuk menciptakan small-business orientation dengan sasaran agar masyarakat mampu menciptakan usaha kecil menengah dan tidak terbatas hanya untuk kalangan pemilik modal besar. Tetapi berbeda apabila kita melihat beberapa kota miskin seperti Jakarta dan Nairobi  yang tidak mampu memberikan pelayanan dan akses terhadap usaha kecil bagi masyarakat  dan pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk membantu usaha kecil tersebut.
Solusi dari permasalahan diatas khususnya untuk kota-kota di Indonesia secara konkrit ialah bagaimana kemudian pemerintah memiliki itikad untuk menciptakan peluang-peluang dan membantu usaha kecil menegah yang bersifat informal, baik itu berupa pemberdayaan maupun subsidi dan pinjaman dana yang terjalin dalam struktur finansial building (hal ini akan dibahas kemudian).
2. Kompetitif (Competitiveness)
Nilai kompetitif dari suatu kota merupakan dasar acuan untuk menjadikan kota lebih atraktif dalam mengundang investasi-investasi baik sektor formal maupun informal. Kebutuhan untuk menjadikan kota bernilai kompetitif dapat dilihat dari indikator bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan-kelebihan alami yang dimiliki suatu kota (endownment) seperti iklim, demografi kota, dan lain sebagainya.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan mutu SDM terhadap masyarakat khususnya di kota adalah suatu hal paling penting diantara faktor lainnya. Dengan pemanfaatan yang baik maka masyarakat mampu mandiri dan mengembangkan potensi diri untuk mendapatkan mata pencaharian dengan kemampuan skill yang handal pula.
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memfasilitasi hal tersebut dalam kaitannya membentuk SDM yang berkualitas, konkritisasinya ialah
(1)    kemudahan akses untuk masyarakat pada lembaga pendidikan dan pelatihan
(2)    meningkatkan kualitas pelatihan terhadap beberapa program yang disiapkan untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional
(3)    pendidikan yang berorienrtasi kepada pembangunan ekonomi masyarakat urban.
Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut setidaknya mampu menyiapkan para profesional yang handal untuk siap terjun dalam dunia kerja yang pada akhirnya mampu mencapai taraf hidup yang layak, sehingga dengan kelayakan hidup tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat termasuk didalamnya kemampuan membayar pajak kepada pemerintah yang akan digunakan untuk membangun kota.
Sebagai contoh dapat kita lihat pada negara Thailand, ketika itu pemerintah daerah Bangkok memiliki strategi setelah menghadapi krisis ekonomi 1997 untuk memfokuskan pelatihan SDM kepada 100.000 orang yang akan disiapkan untuk terjun pada sektor formal maupun informal. Hal itu ditujukan untuk memberikan bekal yang cukup, dengan begitu mereka mampu bergerak dalam bidang usaha sesuai skill dan potensinya, dan ternyata strategi tersebut berhasil dan mampu menciptakan pembangunan tata kota yang baik.  Tentu saja ini adalah strategi yang jitu yang kemudian mampu menolong dari keterpurukan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang secara fundamental dapat menghambat laju pembangunan tata kota, dan daripada itu seharusnya pemerintah Indonesia umumnya dan pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia memiliki inisiatif kebijakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Bangkok agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud.
Secara umum system CDS dari penciptaan mata pencaharian yang baik dapat dilihat dalam bagan berikut:
BAGAN 3

sumber: citiesalliance.org

Proses diatas ialah suatu perputaran arah yang saling bertautan, dengan penciptaan kebutuhan dasar (Basic Needs) oleh pemerintah akan mampu mengembangkan kualitas sumber daya masyarakat untuk menciptakan aset bagi kota itu sendiri.
b). Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pelayanan, dan Efisiensi Energi
Faktor lingkungan adalah faktor yang juga sangat krusial dan fundamental kaitannya dengan strategi pembangunan kota, dengan pemantapan strategi lingkungan yang baik maka akan menciptakan iklim yang berdayaguna. Diantara isu lingkungan ini anatara lain ialah permasalahan perhatian kota terhadap faktor external (dijelaskan sebelumnya) yang berkaitan pada desa, perbatasan kota dan keadaan lingkungan di daerah tersebut. Karena penataan ruang kota tidak melulu memperhatikan faktor internal, tetepi lebih juga kepada faktor internal seperti apa yang telah diuraikan diatas.
Beberapa strategi yang menjadi kajian utama masalah lingkungan dalam kerangka penataan ruang kota antara lain:
1. kualitas lingkungan (environment quality)
Masalah kualitas lingkungan terkait dengan indikator udara dan air, apakah tingkat polusi masih diambang batas atau bahkan telah melewati ambang batas yang ditentukan sesuai dengan strandar. Kebanyakan kota yang berkembang gagal menyediakan fasilitas untuk memelihara keseimbangan seerti energy saving, fasilitas pembuangan, drainase kota yang terkadang tidak tersistem secara lebih baik. Dengan tidak tersistemnya kualitas air dan udara hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas pembangunan kota itu sendiri.
2. sistem pelayanan (delivery system)
Sistem pelayanan yang berbasis lingkungan hidup adalah suatu strategi untuk memonitor dan mengawasi perkembangan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah memetakan beberapa daerah dalam kota yang tergolong miskin Slums yang kemudian dari hal tersebut pemerintah memberikan basic needs atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Daripada itu juga dengan sistem ini pemegang kebijakan (decision maker) akan mengetahui secara seksama terhadap daerah-daerah yang seharusnya memiliki perhatian yang sangat serius yang kemudian akan mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan yang proporsional. Konsep ini dapat dilihat dari sistem monitoring pelayanan (delivery monitory system) yang ada di Johannesberg Afrika Selatan, dengan begitu pemerintah setempat mampu mengidentifikasi daaerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian intensif terhadap masalah lingkungan.
3. efisiensi energy (energy efficiency)
Efisiensi energi apabila dilakukan secara terus menerus akan memberikan implikasi yang sangat baik terhadap masyarakat terutama masalah pengeluaran biaya dan lingkungan, bandingkan apabila sektor industri memiliki manajemen yang baik terhadap efisiensi tersebut maka akan dapat mereduksi polusi yang mengotori udara.
Pemerintah dalam hal ini harus memiliki kebijakan yang strategis dalam mejaga lingkungan. Disamping itu juga kebijakan terhadap penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih hemat seperti teknologi hybrid, dan terlebih lagi tentunya ramah lingkungan.hal ini seharusnya menjadi agenda yang penting dan  mulai digalakan oleh seluruh Pemerintah daerah di Indonesia.

c.) Formasi Tata Ruang dan Infrastruktur Kota
Hal yang tidak kalah pentingnya dalam strategi pembangunan kota ialah masalah pengelolaan infrastruktur dan kawasan (pemukiman, industri, sarana fasilitas publik, dan lain-lain). Da beberapa isu penting yang bekaitan dengan msalah ini antara lain:
1. Infrastruktur (infrastructure)
secara umum sarana dan prasarana yang berkaitan dengan infrastruktur kota adalah sesuatu hal yang berada pada posisi inti dan menunjang kepada berhasil atau tidaknya sutau pembangunan kota. Infrastruktur adalah elemen penting yang dapat membangun perekonomian dan mobilitas penduduk. Meskipun pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan usaha yang sangat sulit dengan pendanaan yang luar biasa, khususnya pada kota-kota yang sedang berkembang namun pengadaan saranan publik tersebut harus tetap berdasar kepada konsep stabilitas ekonomi, artinya bahwa dengan begitu akan meningkatkan nilai mobilitas perekonomian penduduk.
Karena hubungannya dengan perekonomian kota ialah berkaitan, maka ada 3 dimensi utama: (1) infrastruktur ialah enablers  yang memungkinkan terjadinya berbagai kegiatan ekonomi, seperti ketersediaan jalan raya, jembatan, listrik dan sarana komunikasi yang memicu adanya transaksi dalam perekonomian. (2) infrastruktur merupakan input produksi, dalam hal ini seperti penggunaan listrik pada industri. (3). Akses terhadap infrastruktur menetukan tingkat kesejahteraan masyarakat . dengan begitu pemerintah perlu meningkatkan kemudahan dan fasilitas infrastruktur kepada masyarakat luas seperti akses air bersih, transportasi yang mudah dan murah, sanitasi dan lain-lain, pun demikian pembangunan infrastruktur juga harus ditunjang oleh perekonomian yang baik.
Disini maka kita akan melihat betapa keterkaitan infrastruktur dengan perekonomian sangatlah erat kaitannya. Oleh karena itu hal ini juga berkaitan dengan lancarnya stabilitas ekonomi masyarakat kota, seperti dijelaskan lebih awal diatas bahwa faktor mata pencaharian (Livelihood) yang baik secara langsung juga akan membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur kota.
2. formasi kawasan pemukiman
Adalah penting membicarakan masalah pemukiman warga yang seringkali ditemukan khususnya di Indonesia tidak tertata dengan baik dan benar. Kebanyakan daerah miskin (Slums) tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus memiliki wawasan yang integral terhadap pembangunan kawasan pemukiman yang baik, baik yaitu melihat suatu peluang yang bisa dilakukan terhadap kawasan-kawasan seperti itu.
Analisa terhadap kawasan seperti demografi, atau merujuk kepada teknologi pencitraan modern saat ini seperti GIS (Geographical Information System). keadaan lingkungan juga salah satu hal yang harus dipertimbangkan baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Integralisasi yang dimaksud diatas adalah sebuah bentuk perencanaan kota yang tidak terpisah dari road map pembangunan, bahkan daerah (slums) harus lebih diberikan perhatian.
d). Sumber Pendanaan Kota
Berbicara hal ini maka tidak akan terlepas dari hal-hal yang sebelumnya telah dibicarakan. Penyediaan infratruktur, kawasan pemukiman dan fasilitas publik yang memadai adalah suatu lingkaran yang saling berkaitan. Dengan sumber ekonomi yang baik dan infrastruktur yang memadai maka pendanaan kota lebih baik.
Namun permasalahan adalah ketika berada pada kota yang miskin, sumber pendanaan justru akan mempengaruhi pelayanan dan akses publik kepada masyarakat, yang sebenarnya dana pemerintah pun didapat dari pajak msyarakat. Namun bagaimana masyarakat akan membayar pajak yang sesuai apabila stabilitas ekonomi rakyat sedang melemah dan tidak merata. Oleh karena itu solusi yang harus dicapai dan diusahakan ialah :
1.Pemberdayaan masyarakat dengan kualitas SDM
2.Membangun paradigma kota melalui kebijakan yang responsif
3.Mengembangkan dan membantu serta memfasilitasi usaha-usaha menengah kecil.
Dibawah ini adalah bagan bagaimana pendanaan kota tersebut bila hanya berasal dari sektor publik saja akan menghasilkan nilai yang kecil, dan untuk menghasilkan pendanaan yang memadai harus melibatkan sektor-sektor lain.

BAGAN 4

Sumber: Webster 2000
3. Peran Pemerintah dan Administrtasi Negara dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan
Dalam beberapa uraian diatas sedikitnya telah disingung menegani peran pemerintah dalam pembangunan dan penataan ruang kota. Maka disini akan dikemukakan lebih lanjut bagaimana peran tersebut berjalan dan hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini sebagai pemutus kebijakan (decision maker) yang menentukan semua arah pembangunan.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pemerintah aderah disni khususnya sebagai elemen yang paling dekat langsung kepada masyarakat kota dibanding dengan pemerintah pusat. Faktor tersebut antara lain:
1.    Kerangka kebijakan
2.    Birokrasi dan administrasi yang proporsional
3.    Optimaslisasi peran pemerintahdalam konteks desentralisasi
4.    SDM yang mumpuni dari aparatr pemerintah
5.    Membangun relasi dan kerjasama yang kooperatif dengan pihak swasta seperti investor dan masyarakat sipil laiinya yang memiliki peran penting dalam pembangunan kota.
Hal-hal diatas adalah sebuah parameter yang mengahruskan pemerintah mengacu kepadanya, dalam sistem pembangunan kota yang berkelanjutan harus juga diperhatikan mengenai isu desentralisasi dan otonomi daerah. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh Pemerinrtah daerah, apatah lagi tidak didukung dengan SDM dan sarana yang memadai.
Pun demikian kita harus optimis dan tetap berkeyakinan bahwa pembangunan kota di Indonesia harus tetap digalakan dengan mengintegrasikan konsep-konsep yang baku dan menghilangkan ganjalan-ganjalan yang selama ini menghalangi. Oleh karena pembenahan yang serius dan dukungan dari semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat luas harus selalu beriringan dan selaras.
Terkait dengan peranan administrasi negara dalam hal penataan ruang kota, maka kita berbicara bebertapa konsep dan variable yang utama seperti perizinan dan koordinasi.
a). Perizinan (Vergunning)
Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan ko=uota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.
Mengacu kepada uraian penataan ruang kota khususnya poin pendanaan terhadap kota, maka kita sadari bahwa aspek perizinan sangat penting untuk memicu datangnya para investor, meskipun demikian perizinan yang dikelola oleh pemerintah harus dikelola secara bijak, dan mempertimbangkan seluruh aspek terkait dengan masalah sosial.
b). Koordinasi
Hal yang tidak kalah pentingnya ialah masalah koordinasi, dalam konsep administrasi negara koordinasi berfungsi untuk untuk menggerakan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, karenanya kegiatan pemerintah harus dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, perbenturan, kesimpangsiuran dan kekacauan. Karena koordinasi harus dilakukan.
Berkaitan dengan pembangunan tata ruang kota berkelanjutan, maka koordinasi di lingkungan pemerintahan daerah sangat penting artinya bagi terselenggaranya tujuan dan rencana yang telah disepakati. Dalam konteks pembangunan tata ruang kota yang memadai, maka setidaknya terdapat berbagai elemen dan institusi pemerintah di daerah yang terlibat. Dengan adanya koordinasi yang baik dan terpadu maka dapat diharapkan adanya keserasian pandangan dan tujuan sehingga tercipta sebuah langkah yang sinergi dari pemerintah daerah dalam berbagai hal umumnya dan dalam hal penataan ruang kota pada khususnya.
D. Penutup
Demikianlah dari uraian diatas mengenai beberapa hal yang berkenaan dengan masalah penataan ruang kota dan kaitannya dengan otonomi daerah yang ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, karena itu didapatkan beberapa kesimpulan yang antara lain:
1.    Diantara isu strategis dalam pengembangan kota dan pembangunannya adalah terpusat pada masalah eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan isu eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan desa, pinggiran kota dan daerah sekitar pinggiran kota. Adapun isu internal berkaitan langsung dengan permasalahan yang cukup kompleks seperti ekonomi, lingkungan, infrastruktur, kawasan industri dan pemukiman, dan kebijkan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari alur pembangunan (trajectory) bagan 1.
2.    Adapun peran pemerintah sangatlah penting dalam setiap kebijakan dan setiap bidang yang berkaitan dengan pembangunan kota. Pemberdayaan SDM, proporsionalitas kebijakan dan mudahnya birokrasi adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemain utama dalam kebijakan penataan kota. Oleh karena itu optimalisasi peran kebijakan yang sesuai dengan amanat UU no 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3.    Peranan administrasi negara sebagai salah satu elemen penting dalam masalah pengejawantahan konsep tata ruang dan otonomi daerah merupakan konsep dasar yang juga ikut menunjang daripada keberhasilan penerapan penataan ruang yang baik dan optimal.
DAFTAR PUSTAKA

1. Buku
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi daerah, PSH UII, Yogyakarta: 2005

Daud Silalahi, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (termasuk perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, makalah  pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar ,Bali.

Douglas, Mike, Alternative Development of Intermediate Cities Based on Endogenous Growth Potential in The Curent Context of Urbanization, Department of Urban an Regional Planning, University of Hawai, 1991.

Gita Chandrika Napitupulu, Isu Strategis dan Tantangan Dalam Pembangunan Perkotaan, dalam Bunga Bungan Rampai Pembangunan Kota Indonesia Abad 21, Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta: 2005

Haryo Sasongko, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Pembangunan Perkotaan, dalam “Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam  Abad 21”, URDI dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta, 2005

Koswara E, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Universitas Gajah Mada, Disertasi, Yogyakarta, 1995

Lembaga Administrasi Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997

L.S Bourne & J.W Simmons, “System of Cities”, Oxford Univ. Press, 1978

Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992

The Cities Alliance, Guide to City Development Strategies; Improving Urban Performance, The Cities Alliance, Washington D.C, 2006

Webster, Dougla, and J. cai, Larissa Muller et. Al. 2005. Xiames: A World of Global Connections, Hong Kong and Shanghai: Shui On Land Limited.

2. Ensiklopedia Digital
Forbes, Dean K. “Republic of Indonesia.” Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.

Wyatt, David K. “Bangkok.” Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.

3. Halaman Website
http://www.worldbank.org
http://www.citiesalliance.org/activities-output
http://www.undp.org/governance/

4. Undang-undang
UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
UU No 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang Kota

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: