Zay Muttaqin

August 3, 2010

Perlukah Ibu Kota Negara dipindahkan?

Filed under: lingkungan dan perkotaan — E.Zaenal.Muttaqin @ 9:02 pm

jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang sudah berumur ratusan abad kini sudah menjadi kota metropolitan yang memiliki peran sebagai sentra ekonomi dan pemerintahan, bukan hanya itu saja jakarta juga menjadi central business district (CBD) bagi kota-kota disekitarnya seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. perkembangan kota ke arah metropolis juga terbilang relatif cepat dan signifikan sejak tahun 60 an ketika perencanaan kota mulai terealisasikan dengan titik berat pembangunan adalah membenahi sektor ekonomi, kemudian kerangka perencanaan nasional mengenai tata ruang yang terprogram dalam periode dekade membuat Jakarta semakin maju dan pesat hingga kini.
perubahan yang cepat dan signifikan pada satu sisi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, baik secara makro maupun mikro, mengingat Jakarta adalah ibu kota negara yang menjadi pintu gerbang negara. namun seiring dengan perkembangan yang sedemikian pesat ternyata tidak dapat dihindari ekses buruk yang timbul dari dimensi perencanaan kota seperti kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan lain sebagainya yang berpangkal kepada kehidupan sosial yang buruk. penyebabnya dapat diketahui dari berbagai faktor karena perencanaan kota bukanlah hal yang mudah, namun harus mengindahkan multiaspek kehidupan masyarakat. fenomena tersebut juga pada akhirnya melanda Jakarta.
Permasalahan tersebut kini sudah sampai pada derajat kronis dan  sangat mengganggu yang pada akhirnya berbagai kalangan menyarankan agar ibukota dipindahkan. pendapat tersebut wajar apabila melihat fenomena yang ada, namun dari berbagai segi rasanya kurang tepat dan terkesan lari dari masalah. Perencanaan tata ruang yang termaktub dalam desain atau draft peraturan daerah, meskipun saat ini  pemerintah provinsi sedang giat membahas draft penyesuaian tata ruang provinsi terhadap UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang terbaru namun tetap saja pelaksanaan di lapangan belum mencapai sebuah pencapaian yang optimal berdasarkan strategi perencanaan. pemindahan ibukota dirasa sebagai hal yang terlalu terburu-buru dan terkesan lari dari persoalan, memang tidak mudah untuk memperbaiki sebuah kota dengan komplekstas tinggi seperti Jakarta dan tentu saja dibutuhkan perencanaan dan inisiatif yang konkrit untuk melakukan perubahan dan perubahan tersebut membutuhkan partisipasi dari berbagai elemen dan khususnya pemerintah daerah.
dengan demikian membenahi ibukota dengan perencanaan yang strategis masih dapat dilakukan daripada memindahkan ibu kota ke daerah lain, disamping itu secara makro dan dalam hal ini adalah pemerntah pusat harus mengusahakan pemerataan pembangunan dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota yang sekarang mulai tumbuh ke arah metropolis seperti Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan lain sebagainya. perhatian juga harus diarahkan kepada kota satelit yang meyangga ibukota sehingga perannya dapat dioptimalkan, mengingat perannya yang juga cukup signifikan dalam mencukupi kebutuhan penduduknya, baik itu sebagai alternatif pemukiman atau lain sebagainya. mengenai pemerataan pembangunan, menilik dari data statistik terbukti bahwa masih terpusatnya pembangunan di pulau Jawa terutama di Ibu Kota yang mengakibatkan angka urbanisasi melonjak semakin tinggi di kota-kota besar di Jawa khususnya Jakarta, memang hidup dijakarta belum dapat dikatakan nyaman dan sejahtera, tetapi sentra ekonomi dan pembangunan ada di kota ini yang menjadikan peluang dan kesempatan mencari pekerjaan juga luas dibandingkan dengan daerah lainnya. data BPS tahun 2008 membuktikan bahwa PDB (pendapatan domestik bruto) provinsi DKI sebesas 16,11 persen dari PDB nasional, dan PDB pulau Jawa sebesar 57,68 persen dari total PDB nasional.
Dari sisi regulasi pemerintah provinsi saat ini masih belum mampu mengejawantahkan secara paripurna perda tata ruang dan masih banyak yang menyimpang ketika melihat di lapangan. meskipun saat ini pemda DKI sedang membahas finalisasi perda yang baru untuk menyesuaikan terhadap UU penataan ruang yang baru, namun banyak pihak masih menyangsikan hal tersebut. permasalahannya pun bukan sekedar kepatuhan atau law enforcement tapi juga dari proses awal pembentukan perda yang tidak strategis serta tidak banyak melibatkan kalangan masyarakat umum dan luas. asumsi tersebut bukan hanya dugaan semata, kita dapat melihat beberapa kasus penggusuran dan tata guna tanah yang semrawut seperti kasus Tanjung Priok dan kasus penggusuran lainnya, mungkin saja pemda ingin menata kota lebih baik dengan melakukan hal tersebut tetapi tidak tepat guna dan tidak berkelanjutan (sustainable).
kemacetan di lain pihak juga menjadi isu sentral yang menjadi mimpi buruk bagi warga ibu kota, jumlah kendaraan dan ketersediaan jalan serta infrastruktur yang ada sangat begitu timpang dan tidak saling mendukung, data dari Polri menunjukan bahwa jumlah kendaraan bermotor tahun di DKI tahun 2009 mencapai 9.993.867 unit yang belum ditambahkan dengan umlah kendaraan yang tidak terdaftar dan kendaraan yang berasal dari luar kota. Sedangkan pertumbuhan jalan di ibukota menurut data dan statistik dari lembaga transportasi kota kurang dari 1%, dapat dibayangkan betapa padatnya jalan ibukota apatah lagi pada jam sibuk dengan kepadatan yang luar biasa baik dari penduduk jakarta maupun pekerja yang berasal dari daerah atau kota sekitar.
berbagai masalah di atas tentunya berpangkal dari kebijakan publik yang tidak berkelanjutan dan terencana dengan matang, meskipun terencana tetapi tidak sepenuhnya berjalan. hasil yang kita dapati dan apa yang kita lihat saat ini di Jakarta adalah buah hasil dari sistem kebijakan yang hanya bersifat temporer semata seperti bus tranjakarta dan tree in one misalnya, kedua hal tersebut pada awalnya dianggap sebagai solusi kemacetan ibu kota yang justru tidak berhasil sama sekali.
sudah saatnya pemerintah daerah secara khusus dan pemerintah pusat secara umum mengambil tindakan konkrit yang lebih akurat, meningkatkan kordinasi antar instansi dalam merumuskan solusi permasalahan secara strategis sehingga masalah perkotaan dapat diatasi dan tidak perlu memindahkan Ibu Kota ke daerah lain.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: