Zay Muttaqin

February 5, 2009

Teori Otonomi

Filed under: Otonomi Daerah — E.Zaenal.Muttaqin @ 9:42 am

Teori otonomi

 

Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun atas pengakuan ataupun dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.[1]

 

Dalam kepustakaan dikenal tiga system rumah tangga daerah, yaitu system rumah tangga formal, system sumah tangga materiil, dan system rumah tangga rill.

 

Sistem rumah tangga formal (fomale huishoudingsbegrip). Menurut bagir manna adalah suatu pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak ditetapkan secara rinci.[2] Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam system rumah tangga formal, urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah tidak ditentukan secara limitative di dalam peraturan perundang-undangan.

 

Otonomi yang di dasarkan pada ajaran rumah tangga formal, dipandang dari isi-sifat urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah tidak terdapat perbedaan.[3] Hal tersebut disebabkan setiap satuan pemerintahan yang diserahi urusan dapat dipastikan mampu mengerjakannya. Yang lebih ditekankan pada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam system rumah tangga formal adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, sehingga dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

Persoalan yang muncul dalam system rumah tangga formal adalah tingkat kemampuan dan sumber daya daerah yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Padahal secara teoritis, system rumah tangga formal itu dapat memperbesar wewenang, tugas dan kewajiban atas urusan-urusan yang berada di wilayahnya, sehingga sebenarnya ajaran rumah tangga formal lebih mendukung pelaksanaan desentralisaisi.

 

            Namun demikian hasil guna dan daya guna dari system rumah tangga formal dalam prakteknya mengalami kesulitan untuk diwujudkan, hal ini disebabkan karena :

 

1.      Tinggkat hasil guna dan system rumah tangga formal sangat tergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah;

2.      Hambatan lain adalah aspek keuangan daerah, meskipun daerah mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan urusan rumah tangga daerah, hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditopang oleh sumber keuangan yang memadai.

3.      tidak pua kalah pentingnya hambatan teknis. Daerah tidak dapat secara mudah mengetahui urusan yang belum diselenggarakan pusat atau Pemerintah Daerah tingkat lebih atas.[4]

 

Sistem rumah tangga materill (materiele huishoudingsbegrip)  berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara pemerintah Pusat dan dDaerah. Daerah dianggap memang mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat.

            Menurut system ini, pembagian tugas,wewenang dan tanggung jawab antara pusat dan daerah ditentukan secara pasti atau limitative di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukanperaturan daerah.

            Otonomi daerah menurut system rumah tangga materiil sifatnya terbatas karena Daerah Otonom tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak disebut dalam undang-undang pembentukannya. Langkah kerja dari daerah tidak dapat keluar dari ketentuan ketentuan yang berlaku.[5]

            Berdasarkan hal tersebut, maka segala sesuatu urusan yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai urusan daerah, tetap menjadi urusan pusat. Dicantumkannya urusan-urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah, menjadikan daerah yang bersangkutan tidak mempunyaipeluang untuk berinisiatif atas pemanfaatan dan peruntukan sumber-sumber keuangan daerah.

            Hal tersebut disebabkan Daerah “hanya” dapat mengurus dan mengatur hal0hal tertentu saja. Oleh karena itu system rumah tangga materiil mempunyai kecendrungan kearah yang tidak menguntungkan untuk mewujudkan hubungan pusat dan daerah yang baik, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Hal tersebut disebabkan sistem rumah tangga materiil memiliki beberapa kelemahan yaitu : [6]

 

a.       Sistem rumah tangga materiil berpangkal tolak pada pemikiran yang keliru yaitu menganggap bahwa urusan pemerintahan dapat dirinci dan karena itu dapat dibagi-bagi secara rinci pula.

b.      Sistem rumah tangga material lebih terasa mengekang, karena terikat pada urusan pemerintahan yang secara rinci ditetapkan sebagai urusan rumah tangga;

c.       Sistem rumah tangga material akan lebih banyak mengandung spanning hubungan antara pusat dan daerah.

 

Sistem rumah tangga rill (riele huishoudingsbegrip)  merupakan jalan tengah atau midle range,[7] antara sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga materiil. Sistem ini sering disebut sebagai otonomi nyata atau otonomi riil, karena isis rumah tangga daerah didasarkan kepada keadeaan daerah dan faktor-faktor nyata.

            Persoalan muncul adalah yang manakah yang dominan diantara kedua teori itu ? Apakah keduanya berjalan secara seimbang ? menurut bagir mana dari apa yang diuraikan Tresna, timbul kesan bahwa sebagai jalan tengah, sistem rumah tangga riil ini lebih mengutamakan asas formalnya. Dalam sistem rumah tangga formal terkandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kemandirian bagi daerah, sedangkan sistem rumah tangga materiil akan merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan spanning hubungan antara pusat dan daerah.[8]

            Di dalam sistem rumah tangga riil ini asas materil berperan memberikan kepastian sejak awal mengenai urusan daerah, karena melalui sistem ini urusan pangkal yang diserahkan untuk kemudian dikembangkan dengan sistem rumah tangga formal yang lebih memberi kebebasan dan kemandirian. Aspek sistem rumah tangga materiil dalam bentuk penyerahan urusan pangakal, disamping aspek system rumah tangga formal, menjadi salah satu cirri yang membedakan system rumah tangga riil dari teori otonomi lainnya.[9]

 

 

 

Paham rechtsstaat mulai populer di eropa sejak abad XIX, meskipun pemiki

 

Meskipun ada perbedaan latar belakang faha rechsstaat dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah negara hukum atau dalam istila UUD 1945 „Negara berdasarkan Hukum“ tidak lepas dari pengaruh kedua konsep tersebut. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan digunakan istilah negara hukum, untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian.

 

Bagir manan dan Kuntana Magnar menyatakan bahwa dalam negara hukum mengandung pengertian kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus menyatakan bahwa hukum adalah supreme di bandingkan dengan alat kekuasaan yang ada.[10]Hal ini berarti bahwa ajaran negara berdasarkan atas hukum (de rechtsstaat dan the rule of law) mengandung esensi bahwa hukum adalah “supreme“ dan kewajiban bagi setiap negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to law). Tidak ada kekuatan diatas hukum (above to the law). Semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law).[11]Dalam hubungan inilah tidak boleh ada kekuasaan yang sewenag-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).[12] Karena itu ajaran Negara berdasarkan atas hokum memuat unsure pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi kesewenag-wenangan.



[1] Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm. 26.

[2] Idem, hlm. 27.

[3] Tjahja Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 6.

[4] Bagir Manan, Hubungan Antara… , op.cit, hlm. 29.

[5] Tjahja Supriatna, op.cit, hlm. 4.

[6] Bagir Manan, Hubungan Antara… , op.cit, hlm.31.

[7] R.Tresna, Bertamasya ke Taman Ke tatanegaraan, Dibya, Bandung, tanpa tahun, hlm. 34.

[8] Bagir Manan, Hubungan antara… … , op. cit, hlm. 17.

[9] The Liang Gie,  Pertumbuhan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia,  Jilid III, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 58.

[10] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 11.

[11] Bagir Manan, Lembaga Keprisidenan, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia & Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 11.

[12] Idem, hlm. 12

4 Comments »

  1. asyik ada blog baru. keep bloging

    Comment by senandikahukum — February 5, 2009 @ 4:35 pm

    • ya standar lah man, just another newbie blogger

      Comment by zaymuttaqin — February 13, 2009 @ 12:52 am

  2. zay, kamana wae? blog nya keren.

    Comment by innajunaenah — July 16, 2010 @ 4:08 pm

    • t ina, kumaha daman? iya nih skrg lg akhir semesteran, jd agak paciweuh. t’ ina gimana? udah beres tesis teh? sukses yah

      Comment by zaymuttaqin — July 17, 2010 @ 8:22 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: