Zay Muttaqin

February 5, 2009

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Merumuskan Kebijakan Baru Mengenai Perencanaan Kota

Filed under: lingkungan dan perkotaan — E.Zaenal.Muttaqin @ 9:59 am

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak setelah Cina, India, dan Amerika serikat[1] tentunya memiliki berbagai konsekwensi yang lebih kompleks, apalagi jika dihubungkan dengan permasalahan pembangunan kota sebagai bentuk indikator dari kemajuan pembangunan itu sendiri. Melihat dari pengalaman yang telah terjadi dari beberapa waktu yang lalu, dapat dikemukakan bahwa sistem pembangunan di Dunia umumnya dan khususnya pembangunan di Indonesia belum memiliki wawasan lingkungan yang baik dan perencanaannya masih belum memperhatikan keseimbangan ekologi, dan dalam hal ini ialah perencanaan kota yang memadai. Beberapa permasalahan pokok yang mengemuka  mengenai permasalahan kota antara lain:

  1. Kemiskinan di Perkotaan
  2. Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
  3. Keamanan dan Ketertiban Kota
  4. Kapasitas Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perkotaan (dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan perangkatnya)[2]

            Hal tersebut kemudian memicu adanya konvensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 sebagai sebuah bentuk kritikan atas pembangunan yang tak seimbang.[3]Maka dari hasil konvensi tersebut dihasilkanlah sebuah konsep yang seimbang mengenai pembangunan dan ekologi, dan dalam hal ini ialah pembangunan kota yang berada dalam tataran dinamis, namun tetap memperhatikan keseimbangan tata aturan dan isu internal kota yang didalamnya juga termasuk lingkungan hidup.

            Demikian pula seiring dengan hal tersebut Indonesia mulai mengadopsi konsep-konsep tersebut kedalam sistem pembangunannya hal ini tercernin dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu suatu proses perubahan yang terencana di dalamnya exploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan selaras serta meningkatkan potensi masa kini dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia, disamping juga memiliki dasar kajian strategis dan terperinci. Seperti disinggung diatas bahwa kota sebagai salah satu pos pembangunan yang utama berada pada wilayah administrasi pemerintah daerah sebagai pengelola dan perencana. Perlu diketahui juga bahwa pengertian pemerintah daerah pada tulisan ini ialah satuan pemerintah teritorial tingkat lebih rendah dari pemerintahan pusat dalam format negara kesatuan Republik Indonesia.

            Perkembangan kota di Indonesia dan berbagai permasalahannya sudah ada sejak dekade 1950 ketika terjadi masa transisi dalam membenahi kota sebagai ekses dari perang kemerdekaan, sentra-sentra produksi dan industrialisasi terutama kota-kota besar di pulau Jawa mulai menunjukan signifikansi pembanguna yang pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak yang secara seksama harus segera ditanggulangi seperti masalah urbanisasi, perkembangan sosial ekonomi dan budaya perkotaan, serta perkembangan fisik atau infrastruktur perkotaan yang menjadi salah satu aspek indikator kemajuan kota.[4] Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum[5] memperlihatkan bahwa pertumbuhan masyarakat kota di Indonesia dari kurun waktu tahun 2000 hingga 2010 akan mencapai 76-100 juta, atau sekitan 36-50% dari total jumlah penduduk, dengan begitu arus urbanisasi yang semakin pesat memerlukan perimbangan yang proporsional dari pembangunan kota, tetapi pada realisasinya penyediaan kebutuhan seperti infrastruktur yang memadai, sanitasi, air bersih, pemukiman yang sehat, lingkungan, sektor lalu lintas, dan masalah lainnya belum terlaksana secara optimal, dan karenanya diperlukan strtaegi pembangunan kota yang mampu mengimbangi keadaan masyarakat saat ini.[6] Beberapa realitas tersebut menunjukan bahwa betapa perkembangan kota di Indonesia dan dampak yang dihasilkan memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk kemudian ditanggulangi, beberapa permasalahan seperti yang telah disinggung di atas dan memerlukan perhatian pemerintah antara lain:

1.      Kemiskinan di perkotaan: berbicara masalah kemiskinan maka kita akan dihadapkan kepada suatu kompleksitas permasalahan yang rumit, begitu pun halnya dengan kemiskinan dan perkotaan. Pada dasarnya pemerintah dan pemerintah daerah khususnya telah berusaha untuk menangulangi masalah tersebut namun pada kenyataannya belum memberikan hasil yang baik, sebenarnya masalah kemiskinan terkait erat dengan adanya berbagai ketimpangan sosial, oleh akrena itu perlu strategi khusus yang tidak bisa dilepaskan dari masalah sosial dan budaya.[7]begitu juga halnya dengan urbanisasi sebagai akibat dari bergesernya orientasi Negara dari pertanian kepada industi, prosentase yang dikemukakan oleh Hauser dan Gardner[8] menunjukan bahwa terdapat 53,7% penduduk Asia pada tahun 2025 yang bermukim di kota dan 62,5 % penduduk Dunia yang bermukim di kota. Fakta ini mengindikasikan bahwa urbanisasi pada masa mendatang akan semakin besar pada tataran jumlah dan tentunya harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan yang layak, dan  sarana prasaranan yang memadai, namun apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka tidak mustahil akan menimbulkan kemiskinan kota yang komplikatif.         

2.      Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan: lingkungan dalam beberapa dekade terakhir khususnya dalam konteks perkotaan memiliki esensi tersendiri dalam perannya membangun konsep perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup tidak terpisahakan dari penataan ruang kota, penataaan ruang kota itu sendiri akan meliputi penataan berbagai media lingkungan dan kawasan seperti ruang Terbuka Hijau (RTH) serta tata guna tanah, lebih lanjut menurut Ateng Syafrudin[9] penataan tersebut tidak berkutat pada fisik atau infrastruktur semata, melainkan terkait juga terkait dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Namun pada tataran faktual keadaan lingkungan di berbagai kota besar di Indonesia saat ini memiliki kecenderungan yang tidak berwawasan lingkungan, terbukti dengan banyaknya daerah-daerah kumuh (Slums) yang diakibatkan oleh sumberdaya manusia yang tiadk produktif, dan sumber daya yang tidak produktif tersebut mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah dalam memberdayakan dan melayani warganya. Laporan dari Cities Alliance[10] pun menyebutkan, dengan mencontohkan kota Jakarta bahwa ketiadaan kebijakan yang responsif terhadap pembinaan sumber daya manusia dalam konteks perkotaan akan berdampak terhadap penyediaan lengkungan yang baik bagi perkotaan itu sendiri.

3.      Keamanan dan Ketertiban Kota: sebenarnya masalah kemanan dan ketertiban kota sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan dan sumber daya manusia kompeten, artinya bahwa dengan adanya kemiskinan yang semakin besar jumlahnya akan menimbulkan tindakan kriminalitas, oleh karena itu perlu adanya optimalisasi kebijakan pemerintah dalam bidang tersebut dan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4.      Kapasitas Daerah Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perkotaan:  mengenai kapasitas daerah untuk mengelola dan mengembangkan kota, maka seperti telah disinggung di atas bahwa dengan adanya paradigma desentralisasi dan otonomi daerah maka kesiapan daerah harus terpenuhi dengan beberapa pembaharuan baik dalam bidang pemerintahan yang terkait dengan sumber daya manusia, masalah kelembagaan dan beberapa hal penunjang lainnya. Terdapat beberapa strategi sebenarnya yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan kapasitasnya, misalnya seperti beberapa strategi yang ditawarkan oleh PricewaterhouseCooper[11]yang mengintegrasikan beberapa isu strategis yang sering muncul dalam konteks pembangunan kota seperti intellectual and social capital (terkait dengan sumber daya masyarakat kota), democratic capital (mengenai partisipasi masyarakat), cultural capital (terkait faktor budaya masyarakat dan nilai-nilai sosial), environment capital (berwawasan lingkungan), technical capital (pembangunan infrastruktur)¸dan financial capital (strategi pendanaan pembangunan kota)     

Dengan bergulirnya sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, maka kini pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang baru untuk menyusun rencana lebih seskasama dalam pembangunan kota yang lebih efisien dan terencana. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka porsi yang lebih besar justru terletak pada tanggung jawab pemerintah lokal, hal ini lebih lanjut tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1):

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliput”:

a.      Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.      Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.       Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.      Penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.       Penanganan bidang kesehatan;

f.        Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g.      Penangguilangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h.      Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i.        Fasilitasi pengembangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

j.        Pengendalian lingkungan hidup;

k.      Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l.        Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m.    Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.      Pelayanan administrasi penanaman modaltermasuk lintas kabupaten/kota;

o.      Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnyayang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p.      Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penegasan pasal dari UU tersebut merupakan sebuah legitimasi terhadap pemerintah daerah (dalam hal ini adalah pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten) untuk lebih leluasa mengatur daerahnya, disamping itu juga momentum ini (desentralisasi dan otonomi daerah) adalah sebuah titik awal untuk membuat kebijakan perkotaan yang bersifat explisit, yaitu kebijakan yang langsung dan eksplisit menyebutkan  tujuan dan fokus kebijakan pada pembangunan daerah atau kota,[12]sementara itu saat ini kebijakan kota lebih mengarah kepada sifatnya yang implisit atau kebijakan pemerintah yang tidak langsung namun mempengaruhi terhadap struktur dan tata kota seperti halnya kebijakan perpajakan, tarif, transportasi, dan sebagainya. Intensitas kebijakan yang berorientasi kepada makna implisit akan membuat sistem sentralisasi dan terpusat pada kota utama dan beberapa kota saja, oleh karena itu pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan yang utama di daerahnya perlu memikirkan perencanaan yang matang dan seksama untuk membangun tata kota yang lebih baik sesuai dengan alur pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam konteks pembangunan kota berkelanjutan tidak hanya memperhatikan aspek fisik dari kota saja, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kota itu sendiri yang kesemuanya adalah sesuatu yang inheren dalam tataran pembangunan berkelanjutan.

Lahirnya Undang-undang No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 merupakan rumusan dasar dan pedoman yang termasuk juga di dalamnya pengaturan tata ruang kota yang berkelanjutan sepert disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Dalam kerangka Negara kesatuan Negara republic Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a.      Keterpaduan;

b.      Keserasianm keselarasan, dan keseimbangan;

c.       Keberlanjutan;

d.      Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e.       Ketrebukaan;

f.        Kebersamaan dan kemitraan;

g.      Perlindungan kepentingan umum;

h.      Kepastian hukum dan keadilan;

i.        Akuntabilitas.

Begitu juga dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan semakin menegaskan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah yang ada dalam perkotaan.

            Adanya peraturan perundang-undangan yang lahir dengan tujuan membenahi perkotaan tersebut apabila dilihat dari sudut pandang yang komprefensif ternyata harus diikuti dengan penjelasan yang bersifat pedoman teknis, meskipun pedoman tersebut lahir melalui Peraturan Menteri No.1 Tahun 2008 tetapi perlu ada penjelasan yang konkrit dan bersifat teknis yang kemudian akan dimasukan dalam kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk dan sifatnya yang grass root policy atau kebijakan yang responsif.[13]



[1]Forbes, Dean K. “Republic of Indonesia.” Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.

[2]Gita Chandrika Napitupulu, Isu Strategis dan Tantangan Dalam Pembangunan Perkotaan: Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Abad 21, Buku I, Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta: 2005, hlm. 10

[3]Daud Silalahi, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (termasuk perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, makalah  pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar ,Bali, Hlm.3

[4]Djoko Sujarto, Masa Depan Kota dan Reorientasi Perencanaan Tata Ruang Kota Indonesia Dalam Pembangunan Perkotaan: Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Abad 21, Buku II, Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta: 2005, hlm.2

[5]Departemen Pekerjaan Umum, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahunan 1987/1988, Jakarta, September 1988, hlm.7

[6] Tommy Firman, Seratus Juta Penduduk Perkotaan, Harian  Suara Pembaruan, Rabu, 30 Maret 2005

[7]Wahyu  Susilo, Jujurlah Terhadap Realitas Kemiskinan! , Harian Kompas, Kamis, 15 September 2005

[8]Janet  L. Abu  Lughod, Changing Cities: Urban Sociology, Harper Collins Publisher, New York, 1991, hlm.58

[9]Ateng Syafrudin, Perencanaan Tata Ruang di Nederland: Penelitian di Zuid Holland, 1989, hlm.i-vii

[10] Cities Alliance, Guide to City Development Strategies: Improving Urban Performance, The Cities Alliance, Washington D.C, 2006, hlm.29

[11]PricewaterhouseCoopers, Cities of The Futures: Global Competition, Local Leadership, http://www.pwc.com/government, tertanggal  20 Juli 2008

[12]L.S Bourne & J.W Simmons, “System of Cities”, Oxford Univ. Press, 1978, hlm.490

[13]Kebijakan grass root atau responsif di utarakan oleh Jerome Frank seorang penganut paham realisme yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk bersifat aktif dan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Untuk lebih lanjut lihat Jerome Frank,Mr.Justice Holmes and Non Euclidian Legal Thinking, Cornell Law Quarterly, New York, 1932, hlm.568   

About these ads

3 Comments »

  1. kang saya minta info, ttg peraturan atau kebijakan dlm pembangunan sarana dan prasarana, khususnya dalam pembagian peran.
    nuhun kang

    Comment by lukman — July 16, 2009 @ 12:55 am

    • untuk sarana dan prasarana secara detail, bentuk pengaturannya biasanya terdapat dalam Perda setiap pemerintah daerah mengenai rencana tata ruangnya. namun secara umum ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan umum bagi daerah seperti PP No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NAsional dan Permendagri No.1 tahun 2008 tentang pedowan perencanaan kawasan perkotaan. thanks

      Comment by zaymuttaqin — July 16, 2009 @ 1:47 am

  2. maksud anda repost?

    Comment by E.Zaenal.Muttaqin — December 30, 2010 @ 12:20 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Silver is the New Black Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: