Zay Muttaqin

July 29, 2010

Ciri-ciri negara konstitutional

Filed under: HTN — E.Zaenal.Muttaqin @ 11:09 am

Berbicara mengenai negara konstitusional, maka tidak terlepas dari sejarah panjang mengenai asal usul dari negara itu sendiri. Masa yunani kuno adalah sebuah permulaan dimana sebuah kerangka negara mulai ada dengan meletakan fondasi hukum. Seperti diketahui bahwa hubungan konstitusi dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada sejak dahulu bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan yang ada, atau dalam pengertian lain  ialah kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur.1
Kerangka definisi yang seperti ini dapat dikategorikan pengertian yang lampau dan dapat ditemui pada masa yunani dan kerajan romawi, yang pada saat itu memiliki indikator negara konstitusiona adalah yang berdasar pada Nasionalisme dan demokrasi perwakilan.2 Namun kenyataannya pada masa modern, istilah negara konstitusional sudah mulai mengalami perkembangan dari dua indikator tadi. Oleh karena itu, saat ini dalam konteks negara modern tidak ada satupun negara didunia ini yang tidak memiliki konstitusi atau Undang-undang dasar, karena keduanya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.3
Namun seperti telah disinggung diatas bahwa dalam konteks negara modern tentu saja mengalami perkembangan dari dua indikator tersebut diatas, tetpi pada dasarnya tetap saja akan didapat suatu mata rantai yang tidak terputus melalui rangkaian sejarah dimana kerangka definitif yang terdahulu. Konstitusi seperti yang kita ketahui secara mendasar dan umum ialah  “Statement of fundamental law” atau dapat dijabarkan “a written statement outlining the basic law of principles by which the country or organization is governed”.4 Secara sederhana dari pengertian yang bersifat etimologi tersebut kita akan dapat memahami bahwa negara konstitusional dalah negara memiliki hukum yang fundamental yang didalamnya mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah serta alebih lanjut adalah aturan-aturan yang umum maupun khusus yang merupakan akkibat dari hubungan-hubungan tersebut.
Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ciri-ciri yang mengindikasikan negara konstitusional dalam kerangka negara modern.

Definisi Konstitusi
Sebelum beranjak kepada pembahsan ciri-ciri negara konstitusional ada baiknya kita mengenal definisi konstitusi secara komprehensif, beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki makna yang serupa, antara lain:
K.C Wheare: berpendapat”constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are party legal, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and party non legal or extra legal, taking the form of usages, understandings, custom, or conventions which courts do not recognize as a law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly so called”.5 Wheare menjabarkan bahwa konstitusi adalah sebuah keseluruhan sistem yang membentuk dan mengatur pemerintah atau institusi-institusi negara.
Lord Bryce: menyatakan” constitution is a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one in which law has established permanent institutions with recognized functions and definite right.6 Konstitusi adalalah masyarakat politik yang berlandaskan hukum  yang kemudian melahirkan lembaga permanen yang ditetapkanh fungsinya.
C.F Strong: “ a constitution may be said to be a collection of principle according to which the power of the government, the rights of the governed, and relotion between the two are adjusted”.7 Seperti yang telah disinggung sedikit bahwa Strong memaknai konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mana didalamnya diatur mengenai kekuasaan pemerintah dan yang diperintah serta hubungan keduanya yang diatur oleh hukum.
Wirjono Projodikoro memberikan pengertian” konstitusi memberikan permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara”8
Demikianlah beberapa pendapat mengenai konstitusi dan hal yang berkaitan dengannya, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalkah sebuah prisip hukum yang fundamental dalam sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang semuanya berada dalam kerangka hukum tersebut.

Sejarah Negara konstitusional
Negara konstitusional seperti disebut diatas sudah ada sejak masa yunani kuno dengan karakteristik utmanya adalah demokrasi dan nasionalisme. Namun untuk melacak dari segi historis negara konstitusional ada beberapa fase mas yang antara lain:
a. karakteristik Konstitualisme Yunani
yunani adalah suatu polis atrau kota yang memiliki prosentasi penduduk yang sangat kecil, konstruksi konstitusi dan pemerintahan saat itu masih tercakup semuanya, artinya masyarakat bisa berpartisipasi langsung salam setiap pengambilan keputusan. Tentu saja sangat berbeda dengan konteks kekinian, namun satu yang bisa diambil pelajaran dari sini adalah makna demokrasi yang sudah tertanam dalam sendi pemerintahan, dan demikian pula Aristoteles dan Plato mengartikan negara tanpa melihat kepada kekuasaan melainkan suatu spiritual bond  yang memberikan kebajikan dan ia mengabaikan governmental machinery. Kenyataan seperti wajar saja karena keadaan saat itu yang masih memungkinkan untuk berjaan di alur tersebut.

b. Konstitusi Romawi
tidak jauh berbeda dengan masa Yunani kunok, karena pada dasarnya Romawi juga adalah berupa City-state atau negara kota yang konstitusi dan aturan yang dibangun belum mencerminkan indikator negara konstitusional, yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun pada saat itu romawi telah membagi tiga kekuasaan meskipun berbeda dari apa yang kita ketahui saat ini.
c. Ciri Konstitusi pada abad pertengahan
abad pertengahan merupakan abad dimana kekuasan romawi mulai runtuh disebabkan oleh invasi bangsa bar-barian. Namun legal theory masih berkembang  dan adalah Charles the Great yang kemudian mengembangkan peninggalan tersebut, meskipun pada akhirnya berbeda dari teori pemerintahan pada masanya. Corak konstitusi pada masa ini menunjukan corak feodalisme dimana kekuasaan hanya berada pada pemegang modal, oleh karena itu dalam kategori konstitusi modern hal ini belum mencerminkan konstitusi yang sempurna, baru hanya menggambarkan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah namun belum menunjukan suatu halsi yang baik, artinya nilai-nilai demokrasi dan sebagainya tidak nampak disini.
d. Masa Renaissance
dengan adanya pemberontakan dari banyak golongan yang merupakan reaksi dari pemerintahan feodal yang sangat merugikan rakyat kecil. Beralih pada rennaisance, sebenarnya pada masa ini tidak ada hal yan terlalu bisa disoroti dari masalah konstitusi karena pada masa ini banyak berkembang wacana yang dikembangkan mengenai negara, namun dalam praktek masih belum bisa dilakukan.
e. konstitualisme pada abad 19
masa ini mulai menunjukan adanya pencerahan dalam hal pemerintahan, dirtandai dengan revolusi Amerika dan Perancis yang mulai merumuskan konstitusi dalam bentuk yang idela dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Lembaga-olembaga kekuasaan mulai dibentuk dan diatur kewenangannya dalam proporsi yang sesuai demi memenuhi kriteria tersebut. Tetapi meskipun demikian negara-negara di eropa masih bangkit untuk kemudian mencari model yang tepat bagi pemerintahan mereka, namun ini suatu keberhasilan dimana hampir semuanya mulai mengadopsi berbagai model tetapi tetap terbingkai dalam satu kerangka negara konstitusional dengan adanya elemen demokrasi dan pengaturan hubungan rakyat dan pemerintah yang lebih terperinci.

f. Masa setelah perang dunia II dan konstitusi modern
kecamuk perang dunia ternyata membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam konstitusialisme di banyak negara khusunya eropa, terlebih setelah kemenangan Amerika terhadap negara-negara yang berfaham komunis dan fasis. Dengan Marshall Plan yang digalakan oleh Amerika sekaligus hal ini memberikan jalan demokratisasi dan nasionalisme yang kemudian tumbuh menjadi salah satu karakteristik dari negara konstitusional.9

Karekteristik (ciri-ciri) negara konstitusional
Setelah mengetahui uraian tentang sejarah dan makna konstitusi maka sampailah kita kepada suatu pemehaman bahwa ada beberapa karakteristik negara konstitusional dalam kerangka negara modern yang antara lain:
Demokrasi
Nasionalisme
pengaturan terhadap kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam negara dan hubungannya dengan masyarakat
jaminan hak asasi manusia
kewenangan yang diatur dan jelas mengenai lembaga-lembaga keuasaan sehingga tidak terjadi abuse.
Indikator diatsa didasarkan kepada para pendapat ahli yang diantaranya adalah dari Prof J.G Steenbeek yang dikutip oleh Sri Soemantri10, bahwa konstitusi harus mencerminkan tiga hal:
adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
Dalam tataran definisi yang lebih komprehensif negara konstitusional adalah negara yang memiliki hukum dasar yang mengatur dan mengendalikan seluruh tatanan dari setiap tindakan pemerintah serta masyarakat yang diperintah, hal ini dalam tatanan hukum tatanegara disebut sebagai konstitualisme. Pun demikian C J Friedrich mengatakan ““constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”11.
Mengacu kepaa konteks Negara modern saat ini, maka kita akan menemukan bahwa setiap Negara didunia sudah dipastikan memiliki konstitusi yang berlaku didalamnya, terlepas dari jenisnya yang tertulis maupun tak tertulis (documented or undocumented) seperti di Inggris misalnya, namun tetap bisa dikatakan sebagai Negara konstitusional. Berkenaan dengan pembentukan konstitusi, maka dalam cirri Negara konstitusional harus memikirkan kepada kesepakatan rakyat yang merupakan obyek sekaligus subyek dalam proses bernegara.
Seperti yang dikatakan dalam teori Rousseau mengenai perjanjian masyarakat, maka dalam membangun sebuah konstitusi, harus berdasarkan kepada kesepakatan bersama mengenai bagaimana hendaknya bagunan tersebut akan berdiri. Namun, jika konstitusi tidak dibangun berdasarkan kepada hal tersebut maka diingkinkan akan terjadi pemberontakan oleh rakyat seperti yang terjadi pada revolusi Amerika maupun Perancis, karenanya variable HAM harus selalu menjadi agenda utama dalam setiap konstitusi.
Keseluruhan kesepakatan tersebut di atas, pada intinya, menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip ‘limited government’.  Oleh karena itu, menurut William G. Andrews, “Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. ‘Power proscribe and procedures prescribed’ .12 Konstitutionalisme dapat dikatakan mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warganegara.

Dari uraian-uraian diatas maka kita mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai ciri-ciri Negara konstitusional yang antara lain:
Isu mengenai Negara konstitusional sudah ada sejak masa Yunani kuno dan berkembang sampai sat ini, meskipun masa dahulu belum mencerminkan Negara konstitusional yang sempurna dan ideal pada tatanan Negara modern, tapi setidaknya telah ada benih pertumbuhan kearah tersebut.
Pada perkembangan selanjutnya, konsepsi Negara konstitusional berubah dan mulai memasuki tahap ideal, artinya segala sesuatu yang wajib diatur dalam sebuah konstitusi sudah terangkum dalam banyak konstitusi di Dunia saat ini. Adapaun karakteristik pokok Negara konstitusional antara lain:
a.   Demokrasi
b.   adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
c. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
d.    adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Silver is the New Black Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: