Zay Muttaqin

August 20, 2009

Penerapan Sistem Multipartai Dalam Kerangka Negara Demokrasi; Studi Perbandingan Sistem Kepartaian di Republik Indonesia dan Amerika Serikat

Filed under: HTN — E.Zaenal.Muttaqin @ 5:26 am

A. Latar Belakang

Wacana partai politik dalam tataran negara demokrasi khususnya masa kontemporer merupakan hal yang sudah berkembang lama sebagai sebuah parameter dari negara yang menganut demokrasi, hal ini ditegaskan kembali oleh Michael I. Urofsky[1] yang menyatakan bahwa terdapat parameter negara demokrasi yang antara lain:

  1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi
  2. Pemilihan umum yang demokratis
  3. Federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal (distribusi kekuasaan)
  4. Pembuatan undang-undang
  5. Sistem peradilan yang independen
  6. Kekuasaan lembaga kepresidenan
  7. Peran media yang bebas
  8. Peran kelompok-kelompok kepentingan
  9. Hak masyarakat untuk tahu

10.  Melindungi hak-hak minoritas

11.  Kontrol sipil atas militer.

Penyebutan pemilihan umum yang demokratis seperti yang terter pada angka 2 di atas mengindikasikan bahwa dalam pemilihan umum tentu tidak terlepas adanya sistem kepartaian yang dianut oleh Negara demokratis.

Partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan dari masyarakat yang memiliki tujuan yang sama yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut.[2] Oleh karena itu dalam sebuah Negara yang berdemokrasi partai politik sebagai sebuah lembaga memiliki peranan yang penting dalam Negara demokrasi khususnya pada masa sekarang ini. Pada awalnya partai politik seperti yang diutarakan oleh Joshep Lapalombara memiliki tiga pengertian yang antara lain:[3]

  1. teori kelembagaan, yaitu yang mengartikan bahwa terdapat hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik
  2. teori situasi histories yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas.
  3. terkahir adalah teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Seiring dengan pemaknaan partai politik di atas, maka terdapat juga perkembangan wacana dalam sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger[4] menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem banyak partai. Pada perkembangannya saat ini banyak Negara-negara di Dunia sudah mulai menerapkan sistem banyak partai atau multipartai sebagai sebuah refleksi dari kemerdekaan bertindak dan berekspresi yang banyak diakomodir dalam banyak konstitusi di Negara-negara yang menganut demokrasi.

Sebagai contoh misalnya di Indonesia dengan berlakunya UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang memberikan sebuah kebebasan bagi warga negaranya untuk mendirikan partai politik sebagai sebuah bentuk kebebasan berekspresi dan bertindak sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Namun demikian, perkembangan sistem multipartai di berbagai negara memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang terbangun di dalamnya, sistem multipartai pada realitasnya memiliki variasi jumlah partai dan karakteristik dari demokrasi macam apa yang diterapkan dalam sistem politiknya. Berdasarkan realita tersebut maka dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan sistem kepartaian khususnya sitem multipartai yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Penetapan Amerika Serikat sebagai Negara pembanding terkait dengan beberapa hal yang antara lain:

  1. Amerika dan Indonesia adalah Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang serupa, yaitu presidensial.[5]
  2. Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem multipartai, meskipun berbeda dalam tataran jumlah.
  3. Secara konstitusional dan praktek, Amerika Seriakt dan Indonesia menganut paham demokrasi meskipun juga tertap berbeda pada tataran praktis

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini ialah:

1. Bagaimana konsepsi sistem multipartai yang terdapat di Amerika Serikat dan Indonesia melihat dari segi persamaan dan perbedaan berdasarkan konsep-konsep perbandingan hukum tata negara?

C. Kerangka Pemikiran

1.Teori Perbandingan Hukum

Sebelum beranjak kepada perbandingan sistem multipartai baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, ada beberapa hal yang berkaitran dengan teori perbandingan terutama yang dikemukakan oleh W.A.J Alan Watson[6] dengan teorinya Difusionism-Based yang mengartikan bahwa konsep dalam perbandingan hukum merupakan proses untuk mencapai suatu perkembangan hukum itu sendiri (law development). Beberapa teori yang membahasa substansi pokok perbandingan hukum.

Kemudian juga dalam teorinya legal transplant Watson mengemukakan bahwa hal tersebut ialah pergerakan aturab-atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain, dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya, dan telah menjadi sesuatu yang umum.

Pada bagian yang lain Kranenburg dan Koopmans seperti yang dikutip oleh Francois Venter[7] dalam bukunya Constitutional Comparison menyebutkan bahwa sesungguhnya perbandingan dalam bidang hukum konstitusi pada mulanya lebih berkembang pada konteks hukum privat atau perdata, namun perkembangan dalam dunia hukum pada akhirnya menjalar pada ranah perbandingan hukum konstitusi, meskipun dengan beberapa konsekwensi kesulitan yang dihadapi. Meskipun demikian terdapat beberapa keuntungan yang didapat dari studi tersebut seperti yang diungkapkan oleh Zweiger dan Koetz[8], yakni:

1. membantu terhadap proses legislasi

2. sebagai instrumen dalam menginterpretasikan hukum

3. sebagai bahan pengajaran hukum pada universitas

4. sebagai cara atau jalan untuk mempelopori adanya unifikasi hukum

5. mendukung perkembangan hukum privat (khususnya di Eropa)

2. Teori Partai Politik

Sebagai bagian dari sebuah kelembagaan dalam konteks negara demokratis, seperti yang telah dijelaskan sepintas di atas bahwa partai politik memiliki posisi (Status) dan peranan (Role) yang begitu sentral dalam menghubungkan pandangan-pandangan umum  yang timbul dalam masyarakat dengan pemerintah.[9] Seorang tokoh yaitu Schattscheider[10] berpendapat mengenai peranan partai politik yang memiliki peran dalam pembentukan corak demokrasi dalam suatu negara, ia menyatakan “Political parties created democracy”.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pengertian partai politik seperti yang telah disebutkan di atas adalah sebuah lembaga nasional yang diidentifikasikan sebagai lembaga yang mengedepankan kepentingan politik anggota-anggotanya.

Fungsi partai politik dibedakan kepada tiga keadaan yang berbeda, yaitu di negara demokratis (dalam hal ini lebih cenderung kepada negara maju), negara otoriter, dan negara berkembang.[11] Adapun fungsi partai politik dalam negara demokratis sangat kentara dan bekerja sebagai layaknya sebuah partai politik, pada negara berkembang tujuan dan fungsi partai politik hampir serupa dengan negara demokratis,[12] namun ada beberapa permasalahan sosial kemasyarakatan  yang menghambat efektifitas kinerjanya, adapun pada negara otoriter partai politiktergantung apakah partai politik tersebut berkuasa atau tidak, apabila partai politik tersebut berkuasa maka secara otomatis dia akan mudah menrealisasikan tujuannya namun berbeda apabila partai tersebut tidak berkuasa maka fungsinya tidak bisa berjalan untuk kepentingan umum, partai komunis yang berkuasa bertujuan untuk mencapai kekuasaan yang dijadikan batu loncatan untuk menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis.[13]

Selanjutnya Kay Lawson[14] mengemukakan bahwa partai politik memiliki klasifikasi yang antara lain sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai. Sistem multipartai adalah format sistem yang umum di beberapa negara di dunia yang berdasarkan sistem perwakilan proporsional, dalam tipe ini proporsi jumlah kursi di dewan perwakilan tergantung jumlah proporsi suara yang diterima pada pemilihan, dan apabila dalam pemilihan tidak ada satu partai pun yang memenangkan suara mayoritas, maka konsekwensinya adalah pembentukan pemerintahan koalisi. Sedangkan dalam sistem dua-partai tunggal kontrol pemerintahan hanya berkutata dengan dua partai tersebut saja. Adapun yang terakhir adalah sistem partai tunggal yang pada umumnya terdapat dalam sistem negara komunis, dalam sistem ini tidak ada kompetisi dan perbedaan pandangan dengan partai politik yang lain.

3.Negara Demokrasi

Demokrasi saat ini adalah sebuah kata yang begitu sakral dan sangat dijunjung tinggi terutama di negara-negara barat, pengertian demokrasi merupakan pengertian yang sudah ada sejak masa Yunani kuno, meskipun lambat laun mengalami pergeseran makna pada masa kontemporer.

Secara etimologi demokrasi adalah gabungan dua kata yaitu Demos (Masyarakat) dan Kratos (Memerintah)[15]. Sedangkan secara terminologi Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat[16], namunpengertian yang sederhana tersebut pada kelanjutannya akan berkembang sesuai dengan konfigurasi politik yang terus berkembang seperti halnya pada abad ke 19 yang melahirkan paham demokrasi konstitusional yang kemudian berkembang menjadi negara hukum dan kesejahteraan welfare state.[17] Pada tatran negara demokratis modern, Henry B. Mayo[18] mendefinisikan bahwa:

“sistem pemerintahan yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Meskipun beragamnya definisi demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan periode perkembangannya  akan tetapi Michael I. Urofsky[19] memberikan parameter negara demokratis yang dapat dijadikan acuan, yaitu antara lain:

12.  Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi

13.  Pemilihan umum yang demokratis

14.  Federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal (distribusi kekuasaan)

15.  Pembuatan undang-undang

16.  Sistem peradilan yang independen

17.  Kekuasaan lembaga kepresidenan

18.  Peran media yang bebas

19.  Peran kelompok-kelompok kepentingan

20.  Hak masyarakat untuk tahu

21.  Melindungi hak-hak minoritas

22.  Kontrol sipil atas militer

D. Pembahasan

Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem ketatanegaraan yang sedikit berbeda, namun dalam proses implementasi bernegara terdapat beberapa kesamaan yang antara lain ialah dianutnya sistem negara demokrasi yang juga termasuk di dalamnya adalah penerapan sistem multipartai. Oleh karena itu di bawah ini akan dipaparkan penerapan sistem multipartai baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia.

1. Partai Politik di Amerika Serikat

Partai politik adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi untuk didengar dalam setiap perbincangan seputar kenegaraan. Ini adalah suatu wadah dan media atas gagasan-gagasan setiap orang yang memiliki tujuan yang sama, mereka terjalin dalam suatu “mesin politik” untuk meraih tujuan yang sama dalam hal kekuasaan dan pengaruh.

Beralih kepada sistem kepartaian yang ada di Amerika, pada awalnya Konstitusi tidak menjelaskan mengenai kepartaian, dalam anggapan para pendahulu dan pendiri Amerika justru partai adalah sumber bencana dan akan merusak pemerintahan. Senada dengan hal tersebut, James Madison menyebutnya sebagai (Faction) atau konflik yang akan bermuara kepada perpecahan, hal tersebut kemudian dituangkan dalam tulisannya “TheFederalist No 10”. Dalam pernyataannya, George Washington mengingatkan bagaimana sebuah partai adalah sumber dari malapetaka,”The Baneful Effect of TheSpirit of Party”adalah ungkapan yang ia lontarkan. Adalah John Adams sebagai Wakil Presiden memiliki argumen yang sama tentang partai politik.[20] Kendatipun demikian, sistem kepartaian di Amerika tetap berjalan efektif  pada tahun 1790 an.

Partai politik sebagai sebuah institusi yang menyediakan berbagai peranan dan fungsinya, dalam berbagai aktivitas politik misalnya partai berfungsi sebagai alat menuju transformasi kekuasaan yang akan diterima oleh seorang calon presiden. Selain itu juga berperan sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan dengan menawarkan kompetisi dan pemilihan yang bebas sebagai sebuah parameter demokrasi. Layaknya sebuah mesin, partai juga berfungsi seperti itu dengan mengorganisasikan pemilihan, pencalonan, dan kampanye.[21] Dikaitkan dengan kerangka kerja sisem politik, partai sangat membantu dalam memobilisasi masyarakat untuk turut aktif dalam aktifitas politik, dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Dari sisi lain, terlebih pada era kontemporer, sebagian besar masyarakat Amerika lebih cenderung untuk untuk melupakan politik dan bersikap tidak perduli terhadap aktivitas dan kebijakan pemerintah. Maka disinilah peranan besar partai politik untuk memberikan media dan penyaluran terhadap seluruh aspirasi masyarakat.

Meskipun di awal berdirinya Amerika Serikat banyak orang yang berfikir stereotip terhadap kepartaian, tetapi pada akhirnya partai politik telah tebentuk dan mulai menjalankan fungsinya. Sebagai partai pertama di Amerika, partai federalis didirikan oleh seorang menteri cabinet Alexander Hamilton. Kemudian ia bersama teman-temannya mulai mengembangkan partai untuk mmembantu pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan seperti masalah keuangan, pajak, dan menjalin hubungan baik dengan Inggris setelah permusuhan mereka pada masa revolusi. Adr tahun 1789 sampai 1801, partai ini begitu dominant dan dikenal oleh banyak orang sebagai pelopor adanya partai politik yang sekaligus memberikan wacana baru tentang kepartaian. Namun antara tahun 1801-1815 partai tersebut dilanda beberapa masalah yang menyangkut ketidakpatuhannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Jefferson dan Madison mengenai perang terhadap Inggris dalam kasus New England yang akhirnya membawa ke konvensi Hartford (Hartford Convention),[22] partai tersebut justru menjadi oposisi dan tidak mendukung pemerintah Amerika Serikat. Dengan kejadian seperti itu, justru merubah simpati banyak orang terhadap partai tersebut, akhirnya di penghujung tahun 1805 partai tersebut kehilangan pendukungnya dan sejak itu berubah menjadi sebuah organisasi politik semata.

Setelah masa federalis berjaya, muncul kemudian Thomas Jefferson dan James Madison sebagai pendiri dari partai Demokrat-Republik[23] Partai ini terdiri dar beberapa elemen masyarakat seperti petani, ekonom, petani dari daerah Selatan dan lain sebagainya. Jefferson banyak mencari dukungan dan koalisi ke berbagai daerah, baik di kota maupun di area pedesaan. Puncaknya ialah ketika ia mendapatkan dukungan oleh organisasi politik besar di New York, yang akhirnya mengantarkan kepada kelahiran partai Demokrat-Republik .

Pada tahun 1824, partai Demokrat-Republik terpecah menjadi beberapa bagian kelompok yang memisahkan diri, dan diantaranya adalah partai Whigs. Partai ini didirikan oleh Henry Clay, William Henry Harrison, dan Daniel Webster. Partai ini adalah partai yang terdiri dari perkumpulan para Bankir dan ekonom yang merasa tidak cocok terhadap doktrin dan pengaruh Andrew Jackson, yang kala itu terpilih menjadi Presiden, disamping itu juga mereka yang tidak menyetujui terhadap demokrasi ala Jacksonian. Memang kekuatan partai Whigs tidak bisa diremehkan, buktinya antara tahun 1840-1854 partai ini memenangkan pemilihan umum Presiden dua periode berturut-turut.

Setelah partai Whigs, kemudian muncul partai Republik yang lahir pada tahun 1854. partai ini lahir karena memprotes adanya sistem perbudakan yang semakin meluas kedaerah-daerah di Amerika Serikat. Pendiri partai ini terdiri dari beberapa orang yang keluar dari Whigs dan orang-orang yang menentang perbudakan dari partai Demokrat. Orang-orang tersebut berkumpul di sebuah gereja di Ripon, Wisconsin, dan menyetujui untuk membentuk partai baru yang diberi nama “The Republican Party”.[24]

2. Sistem Dua Partai Tunggal

Meskipun saat ini Amerika menganut dua partai tunggal, tetapi bukian berarti tidak pernah ada dalam sejarahnya partai yang diluar dua partai besar (Republik dan Demokrat) mengikuti dan meramaikan pemilihan umum di Amerika. Kendatipun pada akhirnya partai-partai kecil tersebut membaur dan menginduk kepada partai besar, atau hilang sama sekali.

Sebagai catatan sejarah, paad tahun 1968 George Wallace mendirikan partai Independen Amerika (Independent America) dan mengikuti kontes pemilihan Presiden dan meraih suara 13.5 persen dari jumlah seluruh suara,meskipun ini adalah partai minoritas, tetapi kehadirannya mampu menarik pendukung yang begitu banyak. Tahun 1976 adalah tahun dimana Eugene McCarthy mencalonkan diri sebagai Presiden tanpa menggunakan perahu politik atau partai, alias independent, namun ia hanya meraih suara kurang dari 1 persen saja.[25] Tidak hanya itu saja,sebenarnya masih banyak lagi partai ketiga (Third Party) dan partai-partai minoritas yang pernah ada di Amerika.

Secara umum, pada dasaarnya konstitusi Amerika memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya dalam setiap hal seperti yang tercantum dalam Amandemen pertama tahun 1791 mengenai Freedom of religion, Press, and Expression,[26]oleh karenya semenjak era tahun 1797 ketika John Adams menjadi presiden Amerika Serikat lahir kemudian beberapa partai politik  yang pada umumnya terlahir dari beberapa kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan Washington dan yang tidak, sejak itu juga banya bermunculan partai-partai politik lainnya.

PARTAI-PARTAI MINORITAS DAN KANDIDAT INDEPENDEN

DI AMERIKA (1880-1980)

Partai Tahun Keikutsertaan dalam Pemilu
  • Greenback-Labour Party
  • Prohibition Party
  • People’s (Populist) Party
  • Socialist Party
  • Progressive (Bull Moose) Party
  • Union Party
  • States Right (Dixiecrats) Party
  • American Independent Party
  • Independen Candidate (John B. Anderson)
  • 1880
  • 1888,1892
  • 1892
  • 1904,1908,1912,1916,1920,1932
  • 1912,1924,1948
  • 1936
  • 1948
  • 1968
  • 1980

Sumber: Neil R. Peirce, The People President,(New York Simon and Schuster, 1968), p.305

Perlu disimak juga disini, bahwa sesungguhnya dalam setiap wilayah di Amerika memiliki salah satu dominasi partai, baik itu Demokrat atau Republik. Untuk partai Demokrat dalam beberapa dekade memimpin dengan dukunagan terbanyak pada daerah Selatan, dan Republik meraih dukungan terbanyaknya di Kansas dan Vermont. Tetapi tidak halnya untuk partai-partai kecil yang kurang memiliki dominasi pada suatu wilayah tertentu, hal ini tentunya berkaitan dengan beberapa faktor berikut:

a. Tradisi dan Sejarah(Tradition and History)

Sejarah menyatakan bahwa dalam perdebatan ratifikasi Konstitusi, menghasilkan kepada sistem dualisme kepartaian, karenanya dua partai besar yang mampu bertahan dan mengembangkan dirinya saja yang akan diterima oleh masyarakat, dan hal itu dimilki oleh partai Demokrat dan Republik, selain itu pula mereka tetap berpegang teguh kepada sesuatu yang mereka percayai telah ada sejak dahulu dan tidak pernah menerima sesuatu yang baru.

b. Sistem Pemilihan (The Electoral System)

Berbeda dari sistem pemilihan umum yang digunakan di negara-negara lain, ternyata Amerika menggunakan sistem Winner-take all, misalnya dalam pemilihan anggota Kongres pusat, dan hanya ada satu pemenang yang akan dipilih, sedangkan yang lain tidak dipilih. Begitu juga halnya dengan pemilihan Presiden, biasanya setiap kandidat Presiden yang memenangkan suara umum (Popular Votes) pada setiap negara bagian, maka ia pun akan memenagkan suara pada tingkatan electoral. Sistem yang sedemikian rupa tentu saja akan menutup jalan bagi partai atau kandidat minoritas.[27]

Kendatipun partai-partai minoritas kurang begitu mendapatkan tempat dalam sistem politik Amerika, tetapi kehadirannya merupakan suatu fenomena atas pergulatan demokrasi. Rakyat bebas untuk memilih dan menentukan sikap politiknya, termasuk membentuk partai dalam kapasitasnya masing-masing, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak rakyat dalam memilih suatu hal. Persoalan politik adalah persoalan yang sangat rumit, apatahlagi jika berkaitan dengan negara yang besar seperti Amerika. Memang pada dasarnya inilah alam Demokrasi yang terbentuk, rakyat diberikan kebebasan untuk memilih, dan mereka melakukan hal tersebut dengan hati nurani sesuai dengan makna kebebasan yang diusung.

3. Perkembangan Partai Politik di Indonesia[28]

Perkembangan sistem kepartaian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, yang dapat dikategorikan dalam beberapa masa yang dimulai sejak masa Hndia Belanda. Keberadaan Partai Politik di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdik pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari Organisasi kemasyarakat tersebut adalah Boedi Oetomo. Adapun pada masa pasca kemerdekaan dengan keluarnya Maklumat Wk. Presiden No. X tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 -setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 – Indonesia menganut sistem Multi Partai yang ditandai dengan munculnya 24 Partai Politik yang berbasis Aliran (ideologi). Menjelang Pemilu tahun 1955 yang berdasarkan Demokrasi Liberal terdapat 70 Partai Politik maupun perseorangan yang mengambil bagian dalam Pemilu tersebut. Perlu diketahui bahwa Pemilu tahun 1955 dipergunakan untuk memilih anggota Konstituante yang bertugas untuk merumuskan UUD yang akan menggantikan UUDS 1950, dan memilih DPR.  Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dilakukanlah penyederhanaan sistem Kepartaian di Indonesia, yaitu :

- Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden (Perpres)

No. 13 Tahun 1960 mengatur tentang pengakuan, pengawasan

dan pembubaran Partai-partai Politik.

- Pada tanggal 17 Agustus 1960 PSI dan Masyumi dibubarkan.

Pada Tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 9 Partai Politik yang mendapat pengakuan, yaitu PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katolik, Perti, Murba, dan Partindo. Dengan berkurangnya jumlah Partai Politik tersebut, tidak berarti konflik ideologi dalam masyarakat umum sebagai akibat pengaruh yang dibawa oleh Partai-partai Politik tersebut menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 Desember 1964, di Bogor diselenggarakan pertemuan Partai-Partai Politik dan menghasilkan Deklarasi Bogor. Tanggal 12 Maret 1966 setelah terjadi Pemberontakan G/30/S PKI, maka PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai Partai terlarang di Indonesia. Kemudian dimulailah usaha pembinaan Partai-partai Politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Tanggal 20 Pebruari 1968 didirikan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada, dan yang belum tersalurkan aspirasinya. Pendukung dari Partai ini adalah Muhammadiyah, HMI, PII, Aliwasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM). Tanggal 27 Pebruari 1970, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan Partai-partai Politik, guna membahas gagasan untuk mengelompokkan Partai-partai Politik yang ada di Indonesia.

Beralih kepada masa setelah orde baru, dengan adanya semangat reformasi yang diikuti pula dengan bergulirnya demokrasi untuk keluar dari rezim yang supresif dan otoriter maka pergulatan sistem kepartaian dan partai politik menjadi hal yang sangat signifikan, hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah partai politik sebagai sarana saluran dan ruang untuk berdemokrasi.

Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak bergulirnya masa reformasi, yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, upaya pengaturan partai politik terus dilakukan, yang berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari.

Dimulai sejak awal tahun 2008 mulai berlaku unadng-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menggantikan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Alasan penggantian tersebut antara lain belum optimalnya UU No 31 Tahun 2002 tersebutdalam mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Undang-undang No 2 Tahun 2008 diharapkan pula pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, yang menyangkut demokratisasi internal parpol, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol, peningkatan kesetaraan jender dan kepemimpinan parpol dalam sistem masional berbangsa dan bernegara.

Diantara substansi UU No 2 Tahun 2008 yang menarik untuk dikaji ialah ketentuan mengenai pembentukan parpol yang kemudian mengokohkan kembali sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya.

Satu hal yang terpenting dari infrastruktut politik dalam negara demokrasi ialah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.[29]meskipun dalam kajian tentang politik belum ada kesepakatan tentang definisi partai politik, namun hukum positif di Indonesia mengartikan partai politik sebagaimana yang tertera dalam kerentuan Pasa1 UU No.2 Tahun 2008 Tentang partai politik.

Perubahan regulasi yang menempatkan partai politik sebagai “organisai nasional” diharapkan dapat mengubah paradigma politik sekelompok kecil masyarakat yang gemar mendirikan partai politik dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara mendirikan partai dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat. Persyaratan dimaksud antara lain melalui ketentuan mengenai “pembentukan partai politik”[30]serta organisasi dan kedudukan “partai politik”.[31]Dengan demikian para deklarator politik harus benar-benar berusaha memperoleh dukungan publik secara nasional sebelum pembentukan partai diumumkan.

Kemudian juga pendaftaran partai politik ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh status sebagai badan hukum (rechtspersoon) mengharuskan partai politik menempuh proses penelitian dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran semua keterangan dalam anggaran dasar yang tercantum akta notaris[32]dan persyaratan lain yang diperlukan untuk menetapkan status partai sebagai badan hukum.[33]Regulasi yang lebih ketat tersebut mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya tentang banyaknya kelompok masyarakat yang mengajukan pendaftaran partai politik. Pada tahun 2003 terdapat 112 partai politik yang mendaftar di Departemrn Hukum dan HAM untuk diverifikasi 84 diantaranya memenuhi syarat diverifikasi, dan dari 84 partai politik tersebut hanya 50 yang memenuhi syarat untuk disahkan sebagai badan hukum.[34]

Indikasi di atas memberikan kejelasan mengenai bagaimana politik hukum yang berusaha untuk mempertahankan sistem multipartai seperti yang terseirat dalam pengaturan mengenai pembentukan partai politik.

4. Demokrasi dan Sistem Multipartai (perbandingan Amerika dan Indonesia)

Setelah melihat masing-masing sistem pada kedua Negara di atas, maka setidaknya kita mendapatkan sebuah gambaran umum bahwa sebenarnya dalam Negara demokrasi akan selalu ditandai dengan adanya partai politik sebagai barometer dari sebuah demokrasi yang berjalan di Negara tersebut. Baik di Amerika dan Indonesia secara konstitusional mengakui dan melindungi rakyatnya dalam mengekspresikan kebeabsan berfikir dan bertindak yang kemudian dijabarkan melalui keberadaan partai politik di masing-masing Negara.

Meskipun demikian, ternyata pada tataran implementatif terdapat beberapa persamaan dan perbedaan tentunya antara penerapan sistem kepartaian yang ada di Indonesia dan di Amerika.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa pada tataran konseptual dan filosofis mengenai penerapan sistem multipartai dalam kerangkan demokrasi di kedua Negara tidak jauh berbeda, namun perbedaan terlihat dari bagaimana kedua Negara tersebut mengimplementasikan nilai demokrasi dan sistem kepartaian yang kemudian menentukan kestabilan dan keberhasilan pemerintahan.

Seperti juga yang telah di uraikan di atas mengenai sistem kepartaian yang ada di Amerika, sebenarnya terdapat beberapa partai (angka pastinya adalah 5 partai) yang saat ini turut meramaikan ajang pemilu di Amerika seperti:

  1. partai democrat (democrat party)
  2. partai republic (republican party)
  3. partai libertarian (Libertarian party)
  4. partai konstitusi Constitutional party
  5. partai hijau (green party)

meskipun pada tataran normatif Amerika Serikat menganur sistem multipartai namun pada tataran praktis Negara ini menganut sistem dua partai tunggal dimana Demokrat dan Republik menjadi aktor utama dalam hal ini. Sebenarnya komposisi seperti ini tidak memiliki efek butuk yang langsung terhadap penyelenggaraan bernegara, justru pada tataran praktis mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi kestabilan pemerintahan yang hanya dimiliki dua dominasi partai besar saja. Asumsi seperti ini diperkuat dengan teori C Cumming yang menyatakan :“the exsintence of several parties can make it more difficult to form a stable governing coalition than is the face in two-party sistems…..Such coalition are often fragile. At one extreme, government fall repeatedly, and a country with a multiparty system may have three, or four; or more government in one year.[35]

Pandapat Cumming di atas dapat dibuktikan dengan kemudian menganalisa perbandingan sistem multipartai yang ada di Indonesia. Perihal dampak buruk dengan memberlakukan sistem multipartai yang berlebihan seperti di Indonesia yang jumlahnya mencapai 34 partai hingga menjelang pemilu tahun 2009[36] juga pada akhirnya memberikan dampak buruk,  baik bagi kinerja eksekutif maupun legislatif. Pada tubuh eksekutif, dampak buruk tersebut dapat dilihat pada menurunnya kinerja pemerintahan dengan mengajukan sebuah survey putaran III yang dilakukan oleh Reform Institute[37]therhadap 2500 responden, dan hasilnya menyatakan bahwa rata-rata keberhasilan pemerintahan Kabinet SBY (susilo Bambang Yudhoyono)-Yusuf Kalla dibawah 50 persen. Lebih lanjut Rusadi Kantaprawira[38] mengatakan bahwa sistem multipartai yang diterapkan di negara-negara berkembang khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah partai politik luar biasa, pada realitanya relatif menumbuhkan instabilitas dibandingkan dengan negara yang menerapkan multipartai namun dengan jumlah yang rasional atau di negara yang menganut sistem dua partai. Masih dari pendapat yang sama Rusadi menyatakan juga bahwa pada hakekatnya sistem multipartai itu tidak banyak berbeda dengan tiadanya partai dalam masyarakat.

Distribution of Coups and Coup and attempts in Modernizing

Countries Since Independence

Type of Political System

Number of Countries

Country with coups

Number

Per cent

Communist

3

0

0

One-Party

18

2

11

One-Party-Dominant

12

3

25

Two Party

11

5

45

Multiparty

22

15

68

No effective parties

17

14

83

Sumber: samuel P. Huntington

Tabel di atas meskipun tiedak secara eksplisit menggambarkan korelasi seimbang antara jumlah partai politik dan instabilitas pemerintahan, namun Huntington mampu menggambarkan lain secara lebih jauh bahwa keadaan dimana terdapat banyak partai akan sangat rentan (Vulnerable) terhadap adanya kudeta sebagai akibat yang paling buruk.

Persoalan multipartai juga kemudian harus dibedakan dengan eksistensi model pemerintahan yang berjalan, seperti yang dikatakan oleh Scott Mainwaring[39] bahwa sistem multipartai dalam konteks sistem pemerintahan presidensial lebih akan menimbulkan berbagai macam masalah dibandingkan dengan sistem presidensial dengan sistem multipartai yang dianut. Sistem multipartai pada sistem presidensial pada realitanya akan mendatangkan isntabilitas pemerintahan. Instabilitas tersebut pada tataran lain disebabkan oleh sistem presidensial yang menerapkan “winner takes all” yang berarti eksekutif pemenang pemilu predsidensial akan sepenuhnya memegang kendali kebijakan dan tentunya terdapat “bargaining politics” terhadap partai yang pernah mendukung presiden tersebut yang kemudian ditambah dengan adanya batasan waktu “Fixed Time” dari seorang presiden dalam memimpin, sehingga stabilitas demokrasi dan pemerintahan bukan menjadi isu utama namun justru bagaimana membagi-bagikan kekuasaan kepada partai yang telah mendukung. Hal ini tentu berbeda pada system parlementer, meskipun pada kondisi yang serupa (multipartai) namun dalam sistem parlementer adalah parlemen yang kemudian memilih perdana menteri atas persetujuan partai yang berkoalisi dan tidak terbatas oleh waktu, sehingga kestabilan akan terjaga dan hal ini juga disebabkan partai yang ada di parlemen bertanggung jawab terhadap kinerja pemerintahan eksekutif yang tentunya berbeda dengan sistem presidensial dimana partai politik tidak perduli terhadap kinerja eksekutif, namun mereka lebih mementingkan posisi dan kepentingan partai-partai tersebut sehingga dapat diakomodir. Oleh karenya hal tersebut sejalan dengan pernyataan Lijphart[40] yang menyatakan bahwa “Mechanisms for sharing executive power are generally less developed in presidential systems”

Terkait dengan argumentasi Lijphart, maka terdapat beberapa perbedaan mendasar mengenai sistem multipartai dengan sistem presidensial dan parlementer serta efektiitasnya dalam mempertahankan stabilitas.

Pertama, dalam sistem parlementer partai yang ada membentuk pemerintahan dan menunjuk kabinet dan perdana menteri, sedangkan dalam sistem presidensial tanggungjawab tersebut berada sepenunya pada presiden yang kemudian presiden dituntut untuk mengakomodir berbagai kepentingan dari parta-partai yang mendukungnya dan dilain pihak partai-partai tersebut tidak bertanggungjawab terhadap kinerja pemerintahan.

Kedua, dalam sistem parlementer individu atau anggota perwakilan rakyat harus mendukung dan mengakomodasi presiden dalam segala kebijakan, kecuali partai tersebut menarik dukungan kepada presiden, karena jika tidak seperti itu maka individu tersebut akan kehilangan kursinya di dewan perwakilan.[41] Berbeda dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial tidak seperti bagaimana yang berlaku di sistem parlementer.

Ketiga, hal yang paling kentara membedakan antara sistem parlementer dan presidensial, pada sistem parlementer masalah tanggung jawab partai untuk mendukung eksekutif dalam setiap kebijakan, koalisi partai biasanya terjadi setelah pemilihan dan mereka terikat dalam suatu komitmen untuk mendukung pemerintahan. Adapun dalam sistem presidensial koalisi pemerintahan terjadi setelah pemilihan dan mereka tidak terikat untuk beratanggung jawab terhadap kinerja pemerintahan setelah pemilihan umum.[42]

Ketiga perbedaan tersebut merupakan satu fenomena khusus dimana sebenarnya sistem multipartai kurang akan berjalan secara kondusif apabila dijalankan di dalam sistem presidensial, meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi instabilitas politik pula dalam sistem parlementer apabila jumlah partai terlampau banyak dalam hal kuantias. Beralih pada konteks Indonesia dampak dari sistem multipartai apatah lagi jika mengacu kepada teori Scott Mainwaring maka tentunya baik di ranah dewan perwakilan maupun eksekutif aspirasi yang akan diperjuangkan terlebih dahulu adalah kepentingan partai politk, sehingga kepentingan rakyat adalah urusan yang dianggap kepentingan residua tau kepentingan sisa yang diakomodir setelah kepentingan partai politik terpenuhi.

Fenomena tersebut tentu secara normatif bertentangan dengan kaidah dan fungsi partai politik sebagai salah satu institusi yang lahir untuk menjembatani kepentingan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Apatah lagi ketika mereka sudah berada pada sebuah dewan perwakilan rakyat secara otomatis keterwakilan mereka adalah ditujukan untuk rakyat sepenuhnya dan bukan untuk partai ataupun golongan lainnya. Seperti yang diungkapakan oleh Mac Iver dengan merujuk pandangan Nicholas yang seorang tokoh pada abad ke 15 bahwa partai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam demokrasi modern bermaksud untuk mengorganisasikan pendapat masyarakat tentang Negara dan memperjuangkan melalui partai politik, namun ketika mereka telah bearada di parlemen maka mereka adalah secara utuh wakil dari rakyat. (in uno Compendio repraesentivo).[43]

Tentunya sangat berbeda di Amerika yang saat ini lebih di dominasi dengan sistem dua partai tunggal dengan mengadopsi pemenang pemilu meraih semuanya (the winner takes all) memberikan kepada Presiden keleluasaan untuk mengatur kabinetnya serta menggalang kerjasama dengan mitranya di DPR (house of representatives) yang tentu saja berbeda dengan sistem kepartaian dan pemilihan yang ada di Indonesia. Dengan sistem yang bergulir di Indonesia saat ini maka setidaknya ada beberapa permasalahan yang antara lain:[44]

  1. upaya membatasi jumlah partai peserta pemilu agar tidak terlampau banyak sulit dicapai. Hal ini mengingat Electoral Treshold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan konsep ET yang lama (meski banyak dikritik) hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu telah dianulir dalam Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya partai yang meraih 2,5 persen suara sah saja yang punya wakil, ternyata dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD.
  2. sistem check and balance menjadi tidak terwujud atau tidak jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari parpol, tetapi tidak tergabung dalam koalisi yang permanen. Begitu pula pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh parpol yang notabene punya wakil di kabinet. “Koalisi” Parpol bersatu tergantung pada isyunya.
  3. terwujudnya persaingan dan kerjasama parpol yang tidak jelas. Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten tidak diisi atau didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-parpol yang di beberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan gubernur. Sebagai contoh  kasus Maluku Utara jadi contoh paling jelas. Salah satu pasangan didukung oleh partainya Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan lainnya didukung oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN.
  4. partai ini sama-sama mengisi kabinet di pusat. Kondisi yang sama berlangsung di provinsi dan kabupaten/kota di provinsi tersebut. Begitu juga antar daerah. Satu parpol di satu provinsi berkoalisi dengan parpol lain yang menjadi lawannya di provinsi yang berbeda. Terlihat jelas dari semua paparan di atas. Sistem kita dibangun lebih banyak atas kepentingan pragmatis, bersifat temporer, dan tidak konsisten.

Dengan konfigurasi seperti ini maka sungguh perbedaan yang mendasar yang akan kita dapatkan dari sistem multipartai yang bergulir. Maka dari uraian di atas sekiranya kita akan mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan  antara lain:

    1. dalam tataran normatif Amerika dan Indonesia sama-sama menerapkan konsepsi demokrasi dalam konstitusinya
    2. menerapkan sistem multipartai, meskipun Amerika Serikat pada perkembangannya lebih berorientasi kepada penerapan sistem dua partai tunggal

adapun perbedaannya lebih terfokus pada tataran praktis yang meliputi:

  1. dominasi dua partai tunggal lebih dipakai di Amerika Serikat meskipun terdapat beberapa partai lain yang tetap eksis, sedangkan Indonesia masih tetap dengan sistem multipartai dengan komposisi jumlah 34 partai menjelang pemilu 2009
  2. demokrasi di Amerika lebih dimaknai dengan penerapan sistem hukum yang menjaga kestabilan pemerintahan, sehingga ada upaya untuk mengontrol jumlah partai yang ada. Sehingga dalam tataran konseptual meskipun konstitusi menghendaki sebuah demokrasi tetapi tetap terdapat pembatasan.

E. Kesimpulan

Demikianlah beberapa pembahasan mengenai perbandingan hukum mengenai sistem multipartai dan beberapa hal yang terkait dengan demokrasi di Amerika Serikat dan indonesia, beberapa hal yang dapat di garis bawahi disini antara lain:

  1. baik Indonesia maupun Amerika Serikat menerapkan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahannya yang kemudian di legitimasi di dalam konstitusinya masing-masing
  2. sistem multipartai di Indonesia berbeda dengan sistem multipartai di Amerika Serikat, hal ini terkait dengan penerapan sistem dwi partai tunggal
  3. penerapan sistem multipartai di Indonesia menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam pemerintahan yang menyebabkan tidak proporsionalnya penerapan sistem hukum dan demokrasi


[1]Michael I Urofsky, Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, dalam “Demokrasi”, (Office of International Information Programs U.S. Departement of State, t.th.,), hlm. 2-6

[2]Lawson, Political Parties, Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, Redmond WA, 2008

[3]Joshep Lapalombara, Myron Weiner, The Origin and Development of Political Parties, Princeton University Press, Princeton, 1966, hlm. 7

[4]Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State, Metheun, London, 1967, hlm.207.

[5]Wikipedia, Presidential System, melalui http://en.wikipedia.org/wiki/presidential_system [28/05/09]

[6]Alan Watson, Legal Transplant, Melalui http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_transplants [16/03/09]

[7]Francois Venter, Constitutional Comparison, Kluwer Law International, Cape Town, 2000, hlm. 19.

[8] Ibid

[9]Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.153.

[10]Schattscheiner,E.E, The Semisovereign People: a realist’s view democracy in America, The Dryden Press Hinsdale, Illinois, 1975,

[11]Miriam Budiarjo, op.cit., hlm.403.

[12] Ibid, hlm, 413

[13] Gwendolen M. Carter, John H. Herz, Government and Politics in the Twentieth Century, Friedrick A. Praeger, New York, 1965, hlm.111.

[14]Lawson, Kay. “Political Parties.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.

[15]http://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy

[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

[17] What Is Democracy?, Information USA, Bureau of International Information Program, Washington D.C, 2005, hlm.4.

[18] Henry B. Mayo, an Introduction to Democratic Theory, Oxford University Press, New York, 1960, hlm.70.

[19] Michael I Urofsky, Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, dalam “Demokrasi”, Office of International Information Programs U.S. Departement of State, t.th.,), hlm. 2-6.

[20] Wilfred E. Binkley, American Political Parties, New York Knopf, 1963, hlm.19

[21] V.O Key, Jr., Politics, Parties, and Pressure Group, New York, Crowell, 1964, 5th ed, hlm.9

[22] Sebuah konvensi yang mempertemukan partai federalis sebagai pihak oposisi dan tidak mendukung kebijakan pemerintah Amerika dalam sengketa kepemilikan wilayah New England dengan Inggris. Konvensi tersebut mendeklarasikan bahwa patai federal berada dlam pihak oposisi. Konvensi ini berlangsung di Hartford Connecticut pada tanggal 14 desember 1814.

[23] Pada awalnya memang akan membingungkan seseorang mengenai dua nama trsebut menjadi satu partai. Saat ini Demokrat sebagai partai politik pertama, mengklaim bahwa pendiri dari partai ini adalah Jefferson,karena Jefferson lebih dikenal dan diketahui sebagai pendiri partai tersebut. Melainkan Republik, meskipun dahulunya adalah gabungan partai, tetapi saat ini partai republic selalu menyebut Abraham Lincoln sebagai pendiri partai ini.

[24] Cumming/Wise, Democracy Under Pressure, an Introduction to American Politic System…, Op.cit.,hlm.223

[25] Ibid.,hlm.226

[26]The United States Constitution, melalui http//:www.usconstitution.net/const.html [1/6/2009]

[27] Allan P. Sindler, Political Parties in The United States, New York, St. Martin’s Press,1966, hlm.15

[28]Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional, Get II, CSIS, Jakarta, 1982, hlm.190

[29]Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Tanpa penerbit, Jakarta, 2005, hlm.232

[30]Pasal 2 UU NO.2 Tahun 2008 mengharuskan kepengurusan partai politik mempunyai paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten kota daerah yang bersangkutan.

[31] Pasak 17 mengharuskan kepengurusan partai politik ada pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Selanjutnya pasal 20 susunan dan komposisi kepengurusan partai politik pad setiap tingkat harus pula memperhatikan keerwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD/ART partai politik masing-masing.

[32] UU. No.2 Tahun 2008 Pasal 2.

[33] UU. No.2 Tahun 2008 Pasal 11.

[34] Oka Mahendra, Op,Cit., hlm.234.

[35] Milton C. Cumming, Political Parties dalam Encyclopedia Americana, Vol 22, The Encyclopedia Americana Inc, New York, 1970, hlm.339.

[36] http://www.kpu.go.id/partaipolitik/ 22.01.2009. 17:26am

[37] http://www.reforminstitute.org/survey/ 22.01.2009. 17:28am

[38] Rusadi Kantaprawira,Sistem Politik Indonesia, Algensiondo, Bandung, 2006, hlm.187.

[39]Scott Mainwaring, Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation, Working Paper, Kellog Institute Notere Dame University, 1990, hlm.21.

[40] Lijphart, Arend, Typologies of Democratic System, a Comparative Political Studies Vol 1. No.1, tanpa penerbit, 1968, hlm. 3-44.

[41]Epstein  Leon, a Comparative Study of Canadian Parties, American Political Science Review 58 No. 1, 1964, hlm.46-49.

[42] Scott Mainwaring, Op,Cit., hlm.24.

[43]R.M Mac Iver, The Web of Government, MacMillan, Newyork, 1958, hlm.208.

[44]Topo Santoso, Sistem Kepartaian dan Pemerintahan yang Kuat, melalui http://www.kemitraan.or.id/newsroom/staff-articles/sistem-kepartaian-dan-pemerintahan-yang-kuat/lang-pref/id/ [22/03/09]

About these ads

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Silver is the New Black Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: