Zay Muttaqin

February 5, 2009

PEMBERDAYAAN SDM APARATUR PEMDA DAN ANGGOTA DPRD

Filed under: Otonomi Daerah — E.Zaenal.Muttaqin @ 9:25 am

 

  1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah amanat dan tanggung jawab besar yang diberikan kepada pemerintah untuk merealisasikan kehidupan yang lebih baik dalam proses berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia penerapan gagasan otonomi daerah sudah ada meskipun belum secara optimal berlaku efektif karena menyangkut konstelasi dan peta politik saat itu, namun secara umum dapat kita pahami bahwa dinamika hubungan yang dapat dikatakan sebagai hubungan pusat dan daerah telah mengalami perkembangan hingga saat ini.  

Permasalahan yang semakin kompleks dalam ranah hubungan pusat dan daerah pada akhirnya menimbulkan banyak perubahan UU yang berusahan untuk menutupi kekurangan yang ada, pun demikian perubahan yang ada tersebut juga dirasakan perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Undang-undang no 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah  yang sebelumnya ditunjang oleh peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1992 memberikan gambaran bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna maka perlu dititkberatkan kepada daerah tk II yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan dalam hal ini pendayagunaan aparatur Negara harus diberdayakan untuk mengimbangi tuntutan tersebut, dan dengan keberadaan aparatur yang professional mampu mengemban amanat UU tersebut.

Pada kenyataannya kita harus menyadari bahwa keadaan saat ini khususnya yang berkaitan dengan masalah SDM aparatur merupakan salah satu masalah yang krusial yang harus diselesaikan, rendahnya kualitas SDM aparatur tersebut melibatkan banyak faktor yang diantarannya ialah tersendatnya realisasi otonomi yang diamanatkan oleh UU no 32 tahun 1974, hal ini seperti yang dikatakan mantan Menpan TB Silalahi disebabkan oleh kemampuan professional dan etos kerja aparatur di daerah, sehingga kreativitas untuk mengembangkan daerah sulit dilaksanakan dan jika hal itu berkelanjutan maka sumber daya manusia yang seyogyanya menjadi asset utama untuk mengupayakan pertumbuhan daerah akan cenderung menjadi beban pemerintah.[1]    

Melihat kenyataan saat ini tentu kita akan memiliki persepsi yang sama bahwa kualitas dan efektifitas etos kerja aparatur pemda atau PNS jauh dibawah rata-rata dibandingkan dengan beberapa Negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, secara kuantitas saat ini terdapat kurang lebih 3,8 juta aparatur pemerintah daerah (PNS) atau sekitar 2% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. jumlah yang sangat kecil ini masih kalah dengan jumlah dibeberapa Negara asia tenggara lainnya seperti Thailand (2,81%), Singapura (3,67%), Malaysia (3,6%), dan Brunei Darussalam (12,9%).[2] Tentunya dari jumlah yang bukan saja kecil dibandingkan negar-negara lain, tetapi juga kualitas yang ada masih jauh dari harapan yang ingin dicapai. Kondisi ini juga diperparah oleh ketidakdisiplinan aparat dalam kinerja keseharian mereka, rutinitas yang seharusnya dikerjakan ternyata tidak diindahkan sehingga berdampak kepada efektifitas pelayanan terhadap publik, apatah lagi mereka banyak yang berorientasi terhadap pengadaan proyek dibandingkan tugas utama mereka untuk melayani sektor publik sesuai dengan Job Description yang ada. Setidaknya ada dua masalah penting yang cukup krusial bagi permasalahan diatas antara lain:

  1. .Sistem sentralistik yang selama ini berlaku di Negara kita kurang lebih selama 32 tahun ternyata telah meninggalkan bekas yang tidak positif, dari corak seperti itu akhirnya pemda terlalu bergantung kepada pusat da;am berbagai urusan yang pada akhirnya memantulkan kreativitas para aparatur Negara.
  2. Penyeragaman atau “Uniformity” sebagai model kebijakan pemerintah yang menyangkut pengelolaan seluruh unsur aparatur pemda seperti kelembagaa, kepegawaian, dan tata laksana maupun tata kerja.[3]

Tentu saja keadaan yang seperti ini tidak pada dasarnya tidak kita inginkan dan merupakan suatu permasalahan yang sangat urgen bila kaitannya dengan kapabilitas aparatur, karena mereka adalah pelaksana atau subyek dari penyelenggaraan pemerintah di daerah ermasuk didalam hal ini adalah realisasi otonomi daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan lebih baik. Oleh karena itu makalah ini mencoba untuk menganalisa hal tersebut dan melihat lebih lanjut permasalahan SDM yang rendah khususnya pada aparatur pemda dan DPRD itu sendiri. Dengan tersedianya sumber daya aparatur yang mumpuni maka hal tersebut tentu saja akan mendukung terselenggaranya proses otonomi daerah yang diharapkan.

B. Pembahasan

1. Faktor Penting Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

            Pencapaian yang sempurna dalam merealisasikan otonomi yang baik tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang mempengaruhi kesuksesasnnya antara lain 1) sumber daya manusia, 2) keuangan yang baik dan cukup, 3) Peralatan penunjang yang baik, 4) sistem SOTK yang baik dan proporsional. Namun dibawah ini tidak akan dijelaskan rinci satu persatu mengenai faktor diatas melainkan hanya yang terkait dengan poin pertama yaitu sumber daya manusia, tetapi untuk memberikan gambaran (Overview) maka akan dijelaskan secara singkat dari ketiga poin yang lainnya. Mengacu kepada 4 variable diatas maka terdapat deskripsi dari Iglesias mengenai faktor penunjang otonomi antara lain:

  1. Resources…include generally human as well as non-human components
  2. Structure. This refers to certain stable organizational roles and relationships which are program relevant and either prescribes legally or informally by convention at both.
  3. Technology. Refers broadly to knowledge and behavior essentially for the operation of the organization and more specifically to knowledge and practices required by or essential to the program itself
  4. Support. Refers to whole range of actual or potentials roles and behavior of persons and entities which tend to promote the attainment of certain organizational goals.
  5. Leadership…is the dominant factor…in terms of its ability to alter and modify the critical inputs…[4]     

 

Dengan begitu sekiranya apa yang dikemukakan Iglesias sangatlah rasional dan proporsional apatah lagi bila faktor-faktor tersebut dapat terealisasikan dengan baik dan benar.

Adapun faktor resources merupakan faktor manusia yaitu sebagai pelaksana ataupun subjek, sedangkan Structure dapat dimasukan  keedalam pengertian organisasi dan manajemen, sedangkan faktor technology dapat dikategorikan sebagai peralatan penunjang atau bisa juga dikategorikan sebagai manajemen dan organisasi, adapun yang terakhir yaitu leadership ialah termasuk didalamnya pengertian manusia pelaksana seperti halnya juga dalam faktor resources. Namun dari uraian Iglesias tersebut setidaknya dapat disimpulkan menjadi 4 faktor utama yang lebih akurat antara lain:

1)      Manusia pelaksana harus lebih baik

2)      Keuangan harus cukup dan baik

3)      Peralatan dan Teknologi harus memadai

4)      Organisasi dan manajemen yang mumpuni

Faktor yang pertama tentu saja pelaksana harus benar-benar mumpuni dalam bidangnya yaitu dalam hal ini ialah aparatur pemda dan DPRD sebagai mesin penggerak dari seluruh tata sistem yang ada. Artikulasi baik dan mumpuni pada aparatur disini yaitu bermakna :

1)      Mentalitas dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu tentu saja memiliki sifat-sifat jujur, amanah, bertanggungjawab, dan memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap pengabdian dan masyarakat

2)      Memiliki kecakapan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang digeluti, sehingga dengan begitu akurasi sasaran akan tercapai dengan baik.[5]

Faktor yang kedua yaitu keuangan, tentu saja faktor ini tidak kalah pentingnya dengan faktor lainnya, sebuah organisasi apatah lagi adalah sebuah organisasi besar seperti pemerintahan tentu saja harus memiliki pengelolaan yang baik dari segi keuangan, karena semakin banyak tenaga aparatur tentu akan diikuti oleh pertambahan tata struktur organisasi yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh kaena itu pengelolaan keuangan yang baik tentu saja akan mendatangkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Manullang menyatakan:

” bagi kehidupan suatu Negara, masalah keuangan suatu Negara adalah sangat penting. Makin baik keuangan suatu Negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam Negara itu. Sebaliknya, apabila keuangan Negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya, begitu pula halnya dengan pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.[6]

            Faktor ketiga adalah peralatan penunjang atau teknologi yang mutakhir yang mampu menunjang roda pemerintahan daerah sehingga tercapai targe-target yang ingin dicapai. Tentu saja dala hal ini ialah peralatan seperti alat-alat kantor, transportasi, komunikasi, dan sebagainya yang mampu mendatangkan kemudahan bagi para aparaaur pemda pada khususnya, namun tentu saja hal tersebut bergantung kepada SDM dan keuangan yang baik, oleh karena itu faktor-faktor tersebut sangat berkaitan erat dan saling menunjang.

            Faktor keempat ialah faktor organisasi dan manajemen yang baik. Yang dimaksud disini ialah mengenai susunan SOTK, susunan, kewenangan, tugas, dan hubungannya antara satu sama lain, tentu saja hal tersebut untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan artikulasi manajemen disini ialah proses manusia yang menggerakan tindakan dalam usahakerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.[7] Pun demikian seperti disebutkan diatas pembahasan pada makalah ini akan dittitk beratkan kepada permasalahan SDM aparatur pemda seperti yang telah disinggung diatas.

            Seperti yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Bab 1 pasal 1 pointer 3 sampai 4 bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1.1 Kepala Daerah

            Adalah kepala daerah sebagai pimpinan dan tumpuan dari segala aktifitas, karena kapasitasnya sebagai jabatan tertinggi dan yang menentukan segala arah kebijakan, oleh karena itu seorang kepala daerah harus berkualitas dan memahami betul apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan daerah dengan baik, namun lagi-lagi hal tersebut bisa didapat dari seorang yang memiliki kemampuan SDM yang berkualitas/ Adapun tugasnya sebagai alat daerah ialah: 1) menjalani hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan daerah. 2) bersama-sama dengan DPRD merancang anggaran dan belanja daerah dan peraturan daerah. Sedangkan sebagai alat negara ia memiliki kewajiban untuk: 1) membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan ketertiban dan ketentraman yang ditetapkan di pemerintah pusat. 2) berkoordinansi dengan instansi-instansi lainnya dei daerah dalam menunjang program pemerintah pusat. 3) membimbing dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

            Tentu saja tugas-tugas diatas sangat berat dan membutuhkan ketepatan sehingga tujuan-tujuan dapat tercapai, Olsen dan Porter menegaskan, dengan adanya konsep desentralisasi maka kepala daerah dituntut untuk menjadi seorang Generalist dalam kapasitasnya sebagai alat daerah dan menjadi seorang Specialist dalam kapasitasnya sebagai alat negara.[8] Sebagai generalist seorang kepala daerah harus berwawasan luas dan menguasai seluruh permasalahan yang ada di daerah dan mengerti betul kebutuhan daerahnya, sedangkan posisinya sebagai Specialist ialah kapasitasnya sebagai alat negara yang mengerti secara detil akan daerah yang dipimpinnya dalam lingkup negara kesatuan republik Indonesia.

            Sementara itu di dalalam UU no 32 tahun 2004 juga diatur mengenai syarat yang harus dipenuhi antara lain:

 

 

 

a.       Bertaqwa kepada Tuhan YME

b.      setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta  Pemerintah;

  1. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
  2. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
  3. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  6. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
  7. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  8. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
  9. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  10. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  11. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
  12. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
  13. belum pernah menjabat sebagai  kepala daerah atau  wakil  kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
  14. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Namun dari sekian banyak persyaratan diatas, penulis menganalisa bahwa persyaratan diatas masih lebih banyak mengutamakan hal yang bersifat administratif sehingga hal yang lebih penting yang berkaitan dengan kapabilitas dan kemampuan SDM tidak dicantumkan sebagai prioritas, terlebih hanya mensyaratkan para calon kepala daerah adalah lulusan SLTA sebagai syarat minimal untuk mencalonkan diri. Disamping itu juga klausul UU tersebut bahkan mengalami kemunduran dibandingkan dengan UU terdahulu yaitu UU No 14 tahun 1974 mengenai hal yang sama yang justru mencantumkan syarat cerdas, berkemampuan, dan terampil, meskipun masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi karena mengingat begitu beratnya tugas seorang kepala daerah. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan daerah saat ini maka perlu ditingkatkan, dan dengan adanya peraturan melalui UU yang lebih peduli terhadap keadaan SDM aparatur pemda maka hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas melalui faktor peraturan dan perundangan.

1.2 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

            Adapun mengenai DPRD telah disebutkan jelas dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 40 hingga 45 bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kewenagan untuk membahas perda dan mendiskusikannya dengan kepala daerah serta membuat anggaran belanja daerah yang merupakan refleksi dari kinerja dan program yang akan dicapai. DPRD sebagai legislator adalah mesin utama yang merupakan produsen dari peraturan-peraturan dan kebijakan bersama dengan kepala daerah, untuk itu lagi-lagi disini yang dibutuhkan adalah kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan trentu saja hal tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan suatu kebijakan yang populis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka pendidikan yang tinggi dan disertai kemampuan yang berkualitas akan secara otomatis dapat menunjang arah kebijakan yang baik dan proporsional. Almond dan Verba memaparkan :

  1. The more educated are more aware of the impact of government on individual
  2. The more educated are more likely to follow politics in the mass media and to consume communications about election campaign
  3. The more educated have a greater store of political information
  4. The more educated have political opinion on a greater range of subjects
  5. The more educated person feels free to discussion more political subjects with a wider range of individual than the less educated
  6. The more educated are more likely to consider themselves capable of influencing the government
  7. The more educated are more likely to be members of organizations
  8. The more educated are more likely to express a sense personal competence and of trustfulness of others.[9]    

Pendapat Almond dan Verba diatas tentu sangat relevan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pemerintah, semakin ia berpendidikan maka semakin ia mengerti keadaan politik dan hubungannya dengan kegiatan pemerintahan dan warga masyarakat. Namun sekarang permasalahannya ialah ternyata keadaan rata-rata SDM anggota DPRD belum memenuhi kriteria tersebut sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal, dan akibatnya adalah tidak berfungsinya hak DPRD untuk memberikan inisiatif demi mengisi program-program otonomi daerah. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, maka dengan begitu diperlukan langkah konkrit untuk mengatasi keterpurukan.

Telah disinggung sedikit diatas mengenai peraturan UU menegenai Pemda yang dirasakan sangat kurang mendukung kearah pembentukan SDM yang berkualitas, maka hal tersebut adalah contoh konkrit bagaimana dalam hal perundang-undangan pun tidak mendukung kearah perbaikan, oleh karena itu perlu adanya suatu pandangan yang inovatif (Breakthrough) untuk menunjang peningkatan SDM. Dalam hal ini misalnya ialah dengan memprioritaskan nilai-nilai pendidikan dan kecerdasan serta kemampuan disamping nilai-nilai mentalitas dan moralitas dalam UU pemda, khususnya dalam poin syarat dan ketentuan calon kepala daerah maupun anggota DPRD.  

  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



[1]               TB Silalahi, Otonomi Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Manusia, makalah pada diskusi terbatas ”perwujudan otonomi daerah” dalam rangka HUT ke-50 RI 15 maret 1995. hal 9

[2]               Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah”Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD”, Pustaka Sinar harapan: Jakarta, 2001, hal 64

[3]               Ibid.,hal. 65.

[4]               Gabriel U. Iglesias, Implementation: The Problem of Achieving Results, EROPA, Manila, 1976, hal, 35-36

[5]               Josef Riwu Kaho,”Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 61.

[6]               M. Manullang, “Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah”, Pembangunan, Jakarta, 1973,hlm.67

[7]               The Liang Gie, Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi, Radya Indria, Yogyakarta, 1965, hlm.11.

[8]               David O. Potter dan Eugene A. Olsen , “Some Critical Issues in Government Centralization and Decentralization”, Public Administration Review, January/February 1976, page. 79.  

[9]               Almond and Verba, Comparative politics: A Developmental Approach, Little Brown, New York, 1974, page, 317-318.

About these ads

3 Comments »

  1. TERIMAKASIH INFORMASI DAN TULISANNYA. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

    Comment by SAUT BOANGMANALU — January 17, 2010 @ 5:09 pm

  2. Tulisan yang bagus, semoga tulisan Anda dibaca dan dirujuk banyak orang.

    Comment by Sampara Lukman — July 16, 2010 @ 3:21 pm

    • terima kasih banyak untuk pujiannya. insya Allah, Amin.

      Comment by zaymuttaqin — July 17, 2010 @ 8:24 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Silver is the New Black Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: